Pekanbaru – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Minggu (07/05/2017) meninjau Rumah Tahanan Kelas IIB Sialang Bungkuk Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kunjungan terkait kaburnya 442 tahanan pada Jumat (05/05/2017) lalu.
Yasonna tiba di rutan sekitar pukul 10.00 WIB. Yasonna didampingi Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Riau, Ferdinand Siagian.Setelah menyapa wartawan, Yasonna bersama rombongan langsung masuk ke dalam lapas.
Yasonna dalam keterangan pers tak hanya menjelaskan bangunan, juga perilaku pejabatnya menjadi fokus pembenahan di Lapas maupun Rutan.Di antaranya sikap yang suka memeras.
“Soal kunjungan kadang dimintai uang. Ini masalah yang klasik di rutan, lapas. Mudah-mudahan ada OTT (operasi tangkap tangan). Saya akan bicarakan pada satgas OTT. Ini menterinya yang meminta. Supaya persoalan pemerasan ini bisa diatasi,” ujarnya usai meninjau dan berdialog dengan tahanan Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru.
Soal kepala Rutan, Yasonna mengatakan saat ini dibekukan dengan beberapa pegawai lainnya. “Saat ini diberhentikan oleh Kanwil. Sambil menjalani pemeriksaan internal oleh Irjen. Kami juga meminta pihak Polda Riau, Polresta Pekanbaru untuk memeriksa tindakan pidananya,” terangnya.
Menurutnya tahanan sengaja ditumplak dalam satu ruangan agar tarifnya (punglinya) naik. “Sangat tidak manusiawi. Soal pejabatnya bukan tidak tahu, tapi memang membiarkan,” ungkap Yasonna.
Mengenai jabatan Kakanwil Kemenkum HAM Riau, menurut Yasonna nantinya akan dinilai dan dipelajari oleh Irjen.Kepala rutan yang baru diminta untuk melakukan pembenahan.Termasuk untuk ruangan transit serta mengatur kebutuhan makan dan minum tahanan.
“Banyak keluhan, masalah air, pemerasan, pergeseran blok pun harus membayar. Ada yang Rp 700 ribu. Jadi kepala rutan yang baru agar melakukan pembenahan,” tegas Yasonna.
Yasonna mengatakan bahwa tahanan di rutan Sialang Bungkuk sengaja di tumplek (dikumpulkan) dalam satu ruangan kemudian diperas. Menurutnya ada perbuatan yang tidak bertanggungjawab dari staf terkait aksi pungutan liar tersebut.
“Saya sudah dengarkan keluhan dari tahanan. Bahwa memang ada perbuatan yang sangat tidak bertanggungjawab dari staf. Ada pemerasan, sengaja dibiarkan keadaan begitu padat disuatu ruangan tertentu untuk diperas,” ujar Yasonna.
“Saya minta minta Pak Kapolda tidak cukup sanksi administratif. Saya minta disidik pidana petugas-petugas yang mengambil uang. Tidak bisa kita tidak ada toleransi yang begitu,” teganya.
Menurutnya yang memeras disidik secara pidana. “Mudah-mudahan cukup bukti dan saya harap cukup bukti. Dari bukti tersebut nantinya terserah polisi bagaimana caranya. Saya minta dikasih juga pelajaran ditaruh didalam (rutan) rasanya seperti apa. Supaya tahu rasa juga,” pungka Yasonna.
Jumlah Napi di Rutan 1870
Sementara itu diwaktu sama Kapolda Riau Irjenpol Zukarnain, mejelaskan ,selaku poldariau perlu peran utama menagani kasus yang terjadi saya akan membentuk team penyidik mengusut kasus napi 174 masih belum di temukan jadi kita juga perlu data data mereka masih tersimpan .
Namun dari data saat jumlah napi 1870, melarikan diri 274 napi, sudah behasil di tanggkap 174 napi. Sedangkan sebanyak 351 akan di mutasi ke lembaga yang ada di Kepri, sisa napi yang tinggal di rutan 1340 dengan kapasitas normal. “Langkah utama yang perlu di ambil kita memerlukan kerja sama seluruh jajaran polsek polsek yang ada di kepri. tegas kapolda yang orang Palembang ini. (jack)
