Palembang, newshanter.com – Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menginisiasi kegiatan gerakan 10.000 lubang resapan biopori sebagai upaya pencegahan banjir kota Palembang, Rabu (1/12/2021).
Tampak hadir didalam acara tersebut Kepala Dinas PSDA provinsi Sumsel, Sekretaris Dinas PSDA provinsi Sumsel Ir H Herwan, MM, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman provinsi Sumsel H Basyaruddin Akhmad, Kepala Dinas PUPR dan Tata Ruang Kota Palembang Akhmad Bastari Yusak, Kepala Dinas PRKP Kota Palembang, dan undangan lainnya.
Dikatakan Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumsel Ir H Herwan, pada hari ini dari Dinas PSDA Provinsi Sumsel mulai gerakan 10.000 biopori di kota Palembang, khususnya di kecamatan Ilir Timur I, jadi diharapkan dalam rangka Hari Bakti PU ke 76 ditahun 2021, semua insan PU terlibat, artinya untuk melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing kepada masyarakat.
“Dalam rangka itu kita juga mengantisipasi untuk mengurangi genangan-genangan yang tertentu, yakni genangan-genangan air,” ujarnya.
Kemudian, sesuai yang disampaikan oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru tadi, bahwa ini juga sebetulnya untuk menjaga stabilitas air dilingkungan. Jadi pada saat musim kemarau, air tetap tersedia disana sehingga tanah yang ada disekitar masih terjaga kualitasnya.
Biopori diakhir tahun ini kita mulai dengan 500 dikecamatan IT I, tahun depan kita lanjut 5000 yakni dikecamatan Sukarame, dan kecamatan lainnya dikota Palembang.
“Kalau dikatakan efektif, ini merupakan suatu gerakan, kalau efektif sendiri kita juga ada teknologi yakni kita sendiri memakai pompa, kanal-kanal, dan kolam retensi,” ungkapnya.
Masih menurutnya, untuk bipori lebih kepada untuk masyarakat langsung biopori sebagai resapan stabilitas tanah. Nanti gerakan ini akan dilanjutkan kepada kabupaten/kota, tentunya kita akan melibatkan dari para insan PU yang lain, artinya untuk mensosialisasikan ini.
Targetnya itu untuk kita 10.000 Biopori, mudah-mudahan di tahun 2023 itu semua kami sampaikan tadi 10.000 itu akan tercapai.
“Ini sebenarnya sudah ada pada 3 tahun yang lalu pemerintah kota Palembang, dan malah dari mereka itu 1 juta biopori, memang untuk terealisasinya sedikit terlambat,” katanya.
Lanjutnya, kita juga berharap kepada masyarakat ikut dalam gerakan ini. Jadi masyarakat bisa membuat ini, karena teknologi ini sangat sederhana sekali yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Untuk kisaran harganya 20 ribuan, karena paralalon dipotong-potong sepanjang 1 meter bolonginnya pakai bor cukup kalau untuk pekarangan/halaman.
“Bahwa dengan teknologi biopori ini bahw saat musim kemarau, tanah itu tetap terjaga, jadi rumput itu masih hijau, karena air yang ada didalam biopori itu ada kandungan airnya,” bebernya.
Masih disampaikannya, untuk dikabupaten/kota, tentunya akan kita sosialisasikan kepada daerah-daerah yang memang banyak persoalan tentang air. Dan juga tentunya ini bukan antisipasi yang langsung sifatnya mengurangi banjir, yang genangan yang besar.
“Tapi ini lebih kepada masyarakat bahwa selain resapan air, ini juga berfungsi sebagai stabilitas mereka untuk menjaga lingkungan terutama tanaman-tanaman masyarakat disana,” jelasnya.
Begitu juga ditambahkan Kepala Dinas PRKP Untuk diperumahan sendiri, saya dengan PRKP dan PUPR dan Tata Ruang kota Palembang tadi telah berbincang-bincang bahwa nanti di peraturan pembangunan gedung itu kita akan tambahkan persyaratan setiap rumah yang dibangun minimal satu biopori.
Nanti peraturan ini baru akan dibuat, ini bentuk pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta nanti akan kita bicarakan kepada Real Estate Indonesia (REI).
“Regulasinya sendiri nanti akan ada peraturan bangunan gedung, pengganti daripada IMB,” tegasnya.(ton)
