MUBA,NewsHanter, Com – Ratusan tenaga Honorer Kategori Dua (K2) kembali mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Rabu (27/12/17). Kedatangan honorer ke gedung wakil rakyat untuk mengadukan nasibnya yang belum ada kejelasan.
Dalam kesempatan itu, Asbullah Perwakilan K2 yang hadir menyampaikan empat tuntutan yakni pemerintah dapat mengangkat K2 tanpa tes sebagai PNS, meminta bupati Muba untuk menerbitkan SK Bupati khusus bagihonorer K2, meminta khusus k2 upah minimum disesuaikan dengan UMR/UMK atau UMP dan jika ada pengangkatan CPNS 2018 minta diprioritaskan.
Edi Purnomo salah satu tenaga honorer di SMA Negeri 1 Sungai Lilin yang sudah masuk K2 namun tidak mendapat honor, mengharapkan pemkab melalui dinas terkait dapat membantu menerbitkan sk bupati.
Lebih miris lagi, Desi Aristata guru honor unit kerja SMA 2 Sanga Desa , yang sudah 11 tahun mengabdi mengatakan bahwa dirinya hanya menerima honor sebesar 200ribu pertiga bulan. Ia mengaku pernah
mengurus usulan ke dinas pendidikan provinsi Sumatera Selatan, namunberkas dikembalikan karena terkendala dengan SK Bupati atau Kepala dinas terkait.
Menanggapi hal itu, wakil ketua DPRD Muba Edi Hariyanto mengatakan seharusnya DPRD Muba harus ada kesepakatan dengan Pemerintah kabupaten untuk memenuhi aspirasi K2. Dirinya mengharapkan khusus honorer yang ada di Muba mendapatkan honor sesuai standar UMR.
“Mari kita sama-sama berjuang untuk mempertegas permasalahan ini ke Menpan dan BKN, bila perlu kita menolak atas keputusan yang ada,”tegasnya.
Sementara itu, kepala Dinas BKD dan Pengembangan SDM Muba Sunaryo SSTP menjelaskan pemerintah Muba sudah sepakat untuk mengusulkan ke Menpan dan BKN. Dirinya mengatakan Muba masih banyak membutuhkan tenaga PNS.
“Untuk ketiga kalinya pemerintah kabupaten Musi Banyuasin mengusulkan ke Menpan dan BKN,” jelasnya.
Ketua DPRD Muba Abusari SH MSi menyepakati bahwa DPRD Muba akan mendorong DPR RI untuk segera merevisi UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pihaknya juga akan menyurati dan berkoorfinasi dengan Bupati Mubaterkait status hukum pegawai honorer K2 di Muba dengan menerbitkan SK pegawai honorer K2 perjanuari 2018 hingga desember 2018.
Selain itu, pihaknya juga melalui komisi I dan IV didampingi dinas terkait akan melakukan kunjungan ke Menpan RB dan BKN untuk berkoordinasi dan konsultasi meminta ketegasan atas permasalahan K2 di
Muba, akan mendorong upaya peningkatan kesejahteraan pegawai honorer sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menyurati dinas terkait agar seluruh honorer K2 se-Muba untuk mendapatkan tunjangan sesuai UMK, beber Abusari menutup pembicaraan.(Heri)
