Bukittinggi, News Hanter.comPolres Bukittinggi melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan Pemilu 2019. di Halaman Mako Polres Bukittinggi, Rabu (19/9/18)
Apel Gelar Pasukan ini dihadiri oleh Walikota Bukittinggi H. Ramlan Nur Matias, S.H, Dandim 0304 Agam diwakili Kasdim Mayor Inf Masrizal, Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Supriyatna Rahmat, S.H,M.H, Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Dra Orba Susilawati, Ketua KPU Bukittinggi Benny Aziz, S.E, Ketua Bawaslu Bukittinggi Eri Vatria, S.Ag, Ketua MUI Bukittinggi Aidil Alfin, Ninik Mamak, Bundo Kanduang, Ormas, para Kepala Dinas Kota Bukittinggi dan perwakilan 15 Parpol peserta Pemilu 2019 serta juga diikuti PJU Polres Bukittinggi.
Kapolres Bukittinggi Akbp Arly Jembar Jumhana, S.I.K,M.H selaku pimpinan apel gelar pasukan membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.bahwa Pemolisian di era demokrasi bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara. Selain itu, pemolisian di era demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat di muka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik guna memilih Kepala Daerah, Anggota Legislatif, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi (the hallmark of democracy), karema masyarakat diajak ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang,” ungkap Kapolres
kapolres juga menyampaikan, Pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen/parliamentary threshold sebesar 4 %. Kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.
” yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Untuk itu Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi *Mantap Brata 2018*, yang dilaksanakan 397 hari, terhitung mulai tanggL 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019, di seluruh wilayah Indonesia.
Setelah selesai penandatangan pernyataan sikap, dilajutkan dengan Simulasi Sispam Kota yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Bukittinggi Kompol Arie SN, S.I.K, M.H.(A/M)
