Ogan Komering Ilir, newshanter.com – Layanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) diarahkan untuk semakin responsif melalui strategi jemput bola, mulai dari penguatan pencatatan layanan hingga pemanfaatan telepon dan WhatsApp untuk memantau kondisi pasien secara berkala. Langkah ini disampaikan dalam Pertemuan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dan review utilisasi Triwulan I 2026.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kendala lapangan diurai sekaligus dicarikan solusi konkret agar pelayanan lebih berdampak bagi peserta JKN.
Dian Anjar Sari dari Puskesmas Muara Burnai mengungkapkan, layanan yang sudah diberikan kerap belum tercatat optimal karena peserta tidak membawa Kartu identitas saat berobat. “Pelayanan sudah kami lakukan, tetapi tidak bisa dientry sebagai kontak sehat atau sakit karena identitas tidak lengkap. Ini berpengaruh pada capaian KBK,” ujarnya.
Menjawab hal tersebut, BPJS Kesehatan menekankan pentingnya pengelolaan data yang lebih aktif dan terarah. “Petugas bisa memanfaatkan aplikasi P-Care untuk melihat jumlah peserta Prolanis secara real time, lalu langsung ditindaklanjuti. Kontak dengan peserta tidak harus tatap muka, bisa melalui telepon atau WhatsApp, misalnya untuk mengingatkan jadwal obat atau menanyakan kondisi kesehatan,” jelas Edy Surlis, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palembang.
Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) sendiri merupakan cara pembayaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FPKTP) dalam Program JKN yang tidak hanya berdasarkan jumlah peserta terdaftar, tetapi juga mempertimbangkan kinerja pelayanan yang diberikan kepada peserta.
Kontak peserta (angka kontak), Rasio rujukan non-spesialistik (RRNS) dan Rasio peserta Prolanis terkontrol (RPPT) menjadi indikator utama dalam penilaian KBK.
Edy juga menambahkan, komunikasi sederhana yang terdokumentasi dan dientry ke sistem tetap dihitung sebagai layanan. “Ini yang kita dorong, agar peserta tetap terpantau meski tidak selalu datang ke fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Edy mengingatkan pentingnya persiapan kegiatan di luar gedung. Penanggung jawab kegiatan diminta memastikan peserta membawa identitas seperti KTP atau KK agar layanan yang diberikan dapat langsung tercatat dalam sistem.
Di sisi lain, dr. Eka Sutriama memberikan sharing terkait capaian KBK. Ia menyampaikan bahwa komunikasi aktif menjadi kunci menjaga keterkendalian pasien. “Peserta yang sudah lama terdaftar kami hubungi rutin melalui telepon atau WhatsApp. Bahkan, konsultasi bisa dilakukan kapan saja, sehingga kondisi pasien tetap terpantau,” katanya.
Pengalaman serupa disampaikan Dadang Hanura dari Puskesmas Sirah Pulau Padang yang berhasil menjaga capaian KBK melalui pembentukan tim khusus beranggotakan enam orang. Tim ini bertugas membagi peran, mendata peserta berisiko, hingga melakukan tindak lanjut secara berkala.
“Kami evaluasi capaian di pertengahan bulan melalui aplikasi P-Care. Dari situ terlihat apa yang kurang, lalu langsung kami kejar dengan menghubungi peserta yang bisa ditangani di faskes kami,” ujar Dadang.
Meski demikian, tantangan edukasi peserta masih ditemui, terutama terkait permintaan rujukan ke rumah sakit yang belum sesuai indikasi medis. Hal ini menjadi perhatian bersama agar pemahaman peserta terhadap alur layanan semakin baik.
Menutup pertemuan, BPJS Kesehatan mendorong setiap FPKTP membentuk tim KBK yang ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan. Dengan pembagian tugas yang jelas, diharapkan pengelolaan layanan semakin fokus dan capaian kinerja dapat meningkat.
Melalui langkah-langkah perbaikan ini, layanan JKN di OKI diharapkan semakin dekat, cepat, dan tepat sasaran—tidak hanya hadir saat peserta datang, tetapi juga aktif menjangkau mereka.(Asiawati/rils)
