Palembang, newshanter.com – Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Bangunan, dan Investasi Dr Letizia menjadi narasumber diacara workshop pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Negara (JKN) yang diselenggarakan oleh CV Viviar Indo Pratama, Kamis (3/12/2021).
Dimana mengambil tema “dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan”, bertempat di ruang meeting Harper Hotel Palembang.
Dikatakan Kepala Dinkes kabupaten OKI Iwan Setiawan, SKM.,MKes, ini pertemuan program JKN untuk masyarakat, jadi kami disini sebagai narasumber, dimana peran Dinkes untuk mendukung program JKN. Paparannya sendiri lebih kepada dari Dinkes untuk mendukung JKN. Dan pesertanya dari puskesmas, kepala dinas, dan satu narasumber dari kotamadya. Kita titik beratkan kepada pelayanan kesehatan, baik dari uskesmas, dan rumah sakit, dan seluruh yang sifatnya multi pelayanan, ujarnya.
Masih disampaikannya, baru perencanaan untuk didaerah Teluk Gelam, tergantung dari pemerintah pusat untuk bantu anggarannya, yang terpenting kita sudah mempunyai DID, rencana yang luar biasa dari Bupati OKI, untuk menghidupkan kawasan Teluk Gelam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di tahun 2022 ini usaha kita, dimana kita mengajukan proposal ke Kementerian, mengajukan proposal ke Gubernur, mudah-mudahan kalau memang itu disetujui, ya Alhamdulillah, ungkapnya.
Ditambahkannya, kita sudah siap, lahan sudah siap, gedung sudah siap, tinggal penambahan-penambahan, dan penyempurnaan lagi. Untuk anggaran yang dibutuhkan untuk itu yakni 25 Milliar untuk infrastruktur, alat kesehatannya 10 Milliar. Sedangkan sumber daya manusianya sendiri berasal dari kabupaten OKI, dan tambah-tambahan, dimana kita sudah mengadakan penerimaan pegawai dari pemerintah, katanya.
Menurut Staf Ahli Walikota Bidang Ekbang dan Investasi dr Letizia, saya disini diundang sebagai salah satu narasumber untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam rangka untuk pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN. Mereka kalau pada intinya ingin menjadikan seluruh Puskesmas di daerah kabupaten OKI menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kedepannya, bebernya.
Kemudian, jadi mereka mulai sekarang untuk mengadakan workshop serta belajar bagaimana supaya dinas kabupaten OKI ini menjadi BLUD. Sehingga mempunyai fleksibilitas dalam penggunaan dana atau pendapatan salah satunya kapitasi di puskesmas kabupaten OKI. Jadi dukungan dari pemda ini dalam hal untuk hal mengenai tarif, karena kita ketahui selain ada kapitasi, ada juga tarif non kapitasi, jelasnya.
Lanjutnya, disini bahwa pemda mendukung dibuatnya tarif, selain tarif kapitasi tadi tidak pakai tarif, yang non kapitasi ini ada tarifnya. Dan juga tarif-tarif diluar yang tidak ditanggung oleh JKN. Kalau batasan tarif itu tergantung dari daerah masing-masing, tapi kalau tarif Non kapitasi sudah ditetapkan dari BPJS, tetapi itu tetap harus dibuatkan peraturan daerahnya masing-masing. Misalnya tarif persalinan, dan itu bisa claim di BPJS Kesehatan, imbuhnya.(ton)
