Banyuasin.Newshanter.com, Karena merasa pilih kasih terhadap media.Lima wartwan yang keseharianya bertugas di wilayah kabupaten banyuasin beberapa waktu lalu melaporkan Kabag Humas Pemkab Banyuasin Robi Sandes,terkait pengunaan anggaran ke Komisi 1 DPRD Banyuasin.
“Kita datang ke DPRD hari ini secara sepontan meminta dewan segera memanggil Kabag Humas Banyuasin karena dianggap tidak bisa adil dalam memberikan hak-hak awak media yang bertugas di Banyuasin,” Kata Siryanto Wartawan Suara Nusantara dihadapan anggota Komisi I DPRD Banyuasin, Andrian.
Menurut Siryanto, sejak awal tahun 2014 ini dari 15 media harian yang yang aktif beraktipitas di Kabupaten Banyuasin yang diberikan order anggarannya hanya pada 10 media saja. Dari 10 Media yang dapat order anggaran tersebut antara lain Harian Umum SE, RP, PE, PP, TB, SP, SHI, BP, SD dan HB
“Kami sayangkan lagi oknum Kabag Humas tersebut dengan terlihat nyata menciptakan pelayanan berbeda bagi ke 5 media harian terhadap 10 media harian lainnya, sementara kita sama-sama liputan kegiatan Bupati dan DPRD Banyuasin,” beber Siryanto.
Senada dikatakan oleh Diding wartawan Kabar Sumatera, dirinya berharap humas bekerja dengan profesional sebagai PNS, dengan demikian program bupati Banyuasin bisa terekspos dengan baik dan seimbang dalam pemberitaannya.
Yang kita hawatirkan jika sampai pada APBD Perubahan juga masih tidak dapat order, pada APBD tahun 2015 nama kelima media itu anggarannya dihapuskan atau dicoret dikembalikan ke Kas Negara dengan dalih bahwa kelima media yang dimaksud tidak menggunakan dana itu, tambah Lubis Rahman dari Sentral Pos.
Untuk APBD Induk tahun ini sudah lewat, kemudian pada APBDP juga lewat jelas pada APBD tahun 2015 kelima media kita akan dibredel oleh Kabag Humas dengan seperti diutarakan oleh rekannya tadi, timpal Mad Doni dari Harian Sumatera Pos.
Sementara sekretaris Komisi 1 DPRD Banyuasin, Andrean dari Fraksi PAN berjanji akan menyampaikan keinginan ke lima wartawan yang sengaja ditinggalkan oleh Kabag Humas setiap ada kegiatan bupati.
“Kita akan cek berapa besar anggaran bagian kehumasan pemkab Banyuasin khusisnya untuk ke 15 media harian yang aktif di Banyuasin , lalu berapa jumlah media yang ada aktipitasnya di Banyuasin serta media mana saja yang kontrak kerjasama antara Humas-media,” Jelasnya.
Dengan tegas kata Andrian jika sudah diketahui semua persoalan anggaran kehumasan itu terhadap media dan masih tidak bisa adil kinerja kehumasan itu pihaknya akan menolak bahkan mencoretnya sehingga semua media merasakan dampaknya.
Tentu pemkab akan juga memahami tugas dan fungsi serta media. Karena semua media itu mempunyai hak yang sama dan merupakan salah satu pilar untuk membangun bangsa dan negara ini jadi Kabag Humas tidak bisa semena-mena terhadap media, tegas Andrian mengakhiri perbincangannya.(BS/NHO).
