PALEMBANG –Newshanter.com- Ketua DPD PKS Palembang M Ridwan Saiman SH MH menegaskan Partai Keadilan Sejahtera tidak sepakat dengan adanya mahar untuk mendealkan koalisi Bakal Pasagan Calon Kepala Daerah yang akan diusung.
‘Ini bukan mau nikah. Saya tidak sepakat soal mahar itu. Kalau orang mau nikah memang ada haditsnya untuk mahar. Kalau untuk politik ini yang dibangun yang seide dengan kita visi misi untuk membangun Palembang.
Kalau berkoalisi dengan kader yang diusung berdasarkan hasil elektabilitas calon sesuai kajian ilmiah (survei) dan faktuil,” ungkap M Ridwan Saiman SH MH, Minggu (24/9/2017).
Walaupun ada survei sendiri-sendiri, PKS yang memiliki 3 kursi di parlemen ini juga punya survei tersendiri.
Untuk hasil surveinya Cawako Sarimuda, Harnojoyo, Fitrianti Agustinda, Lury Elza Alex.
“PKS di tingkat Kota Palembang sudah merekomendasikan mengerucut dua nama Sarimuda dan Harnojoyo. Selain itu juga merekomendasikan koalisi keumatan yang merupakan gabungan forum ulama dan partai yang ingin membangun Palembang lebih Islami sesuai sejarah Palembang Darussalam,” katanya
“Soal namanya masih dibahas bisa jadi kader PKS. Rekomendasi DPP ada dua nama yakni H Yuzwar Hidayat (mantan Ketua DPW PKS Sumsel), dan Erza Saladin (Ketua DPW PKS Sumsel),” pungkasnya.
Sedangkan Bakal Calon Walikota Palembang Drs H Syaidina Ali DIPLL menyebut mahar yang harus dikeluarkan Bacawako itu pasti ada, namun tidak tertulis. “Mahar itu pasti ada, tapi tidak tertulis. Makanya perlu keterbukaan, transparan. Berdasarkan survei, survei yang mano? Ini kan cari sosok,” ucapnya
“Parpol mencari putra terbaik dengan menelusuri ke kecamatan-kecamatan. Itu dikompetisikan. Survei dari partai sehinga mengurangi cost yang tinggi,” ungkap mantan Kadishub Kota Palembang, Minggu (24/9/2017).
Syaidina Ali yang juga pakar transportasi inu menilai terkuncinya di partai. Untuk apa Parpol membuka pendaftaran bakal calon kalau nantinya hanya berdasarkan elektabilitas dan popularitas hasil survei yang ditentukan partai.
“Kita itu bertarung dalam visi misi dan partai harus konsisten, harus ada dasarnya kenapa calon ini ditolak. Untuk apa Parpol membuka pendaftaran bakal calon. Jangan hanya alasan elektabilitas dan popularitas. Tapi karakter, kualitas calon itu seperti apa. Ini mau mimpin Palembang ibukotanya Sumatera Selatan. Dak semudah itu. Masyarakat harus diberi penjelasan. Harus fair, oh calon ini dak mampu,” pungkasnya. (Sp/fil))
