Jakarta, Newshanter.com – Pasca Aksi Damai III 212 GNPF – MUI yang menuntut keadilan hukum dan penahanan tersangka kasus Penistaan Agama Basuki Tjahya Purnama alias Ahok, disejumlah media sosial beredar kabar akan diadakan aksi tandingan dengan tema Kita Indonesia yang akan dilaksanakan pada saat kegiatan Car Fre Day (CFD) minggu, (4/12/2016). Kabar yang beredar acara ini di inisiasi oleh sejumlah Partai Politik dan pengusaha. Namun beredar juga surat dari Kementerian Sosial dan surat edaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.
Dalam surat Kementerian Sosial itu, isinya menghimbau para Direktur, Kepala Bagian, Kepala Pejabat Eselon II dilingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial agar memerintahkan kepada seluruh pegawai beserta keluarga dilingkungan unit untuk Wajib hadir pada hari minggu (4/12/2016) dalam rangka acara gelar budaya yang akan dilaksanakan dihalaman depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sekitat Jalan Imam Bonjol.
Sedangakan Surat edaran dari Sekretariat Jenderal Kemendag isinya himbauan Olah Raga Bersama Menteri Perdagangan RI dengan titik kumpul didepan Gedung Kementerian Perdagangan dan akan di pandu menuju sarinah di jalan Thamrin.
Sejumlah pimpinan partai politik dan tokoh nasional yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan Indonesia (AKI) akan menggelar aksi “Kita Indonesia”, Minggu, 4 Desember 2016 di JaIan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Dalam rilis yang disebarkan melalui akun Twitter @kebangsaan_ID, jumlah massa yang akan terlibat aksi ini sekitar 500 ribu orang. Berasal dari pimpinan Parpol, tokoh agama, organisasi masyarakat, termasuk PBNU, Muhammadiyah, WaIubi, PGI, budayawan, dan masyarakat umum.
Sementara itu Ketua AKI Viktor B Laiksodat dalam rilisnya yang dilansir Pikiran Rayat, menegaskan, pihaknya menyelenggarakan acara itu untuk meneguhkan pilar-pilar bangsa, yaitu Pancasila. “Acara juga digagas karena dalam beberapa bulan terakhir kita disibukkan dan prihatin dengan kondisi bangsa. Kami mencoba mengingatkan bahwa semua bisa hidup bersama. Ada Pancasila yang memang paling cocok menjadi payung dalam kehidupan beragama di Indonesia,” ujar Viktor, di Jakarta, Jumat,( 2/12/2016).
Respons warga pengguna Twitter pun tinggi untuk mengajak sama-sama terlibat aksi 412 ini. Hingga, Sabtu, 3 Desember 2016 pukul 10.00, tagar #Menuju412 menduduki posisi keempat trending topics.Dari Karawang, akan ada sekitar 15.000 massa dikerahkan oleh Dewan Pengurus Daerah Partani Nasional Demokrat (NasDem) Karawang untuk aksi 412.
Apakah aksi ini merupakan aksi tandingan dari 212 terkait Pilkada DKI Jakarta? Mengingat NasDem salah satu partai pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, calon gubernur Jakarta, yang dipolisikan dalam kasus penistaan agama. Aksi sebelumnya, 212, menuntut agar Ahok diadili.
“Aksi ini murni untuk memagari bangsa dari benih-benih perpecahan,” ujar Saan, seusai memberi arahan kepada para kader Partai NasDem, di sebuah rumah makan di bilangan interchange Karawang Barat,
Jumat, 2 Desember 2016.Menurut Saan, para peserta Parade Kebangsaan asal Karawang akan diangkut menggunakan 300 bus. Mereka akan berkumpul di beberapa titik seperti halaman Grand Taruma dan di Kecamatan Tirtajaya
Sedangkan Sejumlah aktifis menilai bahwa aksi 412 “Kita Indonesia” ini merupakan reaksi ketakutan dan sebuah usaha tandingan atas aksi 212 GNPF-MUI dan lebih bersifat Politis.
Handrian, Aktifis Wahana Muda Indonesia (WMI) menilai himbauan dan aksi “Kita Indonesia” yang akan digelar sejumlah Parpol didukung pengusaha-pengusaha besar dan tidak akan berpengaruh apapun pada sikap jutaan peserta aksi 212 yang mendukung Fatwa MUI karena aksi 212 merupakan panggilan Hati.
“Jika memang ada yang mau gelar Aksi 412 “Kita Indonesia” tidak akan berpengaruh apapun terhadap Sikap peserta aksi 212 karena itu panggilan Iman yg datang dari dalam hati dan aksi 412 lebih kepada aksi Politik dlm rangka melindungi Salah satu Calon Gubernur DKI justeru akan jadi blunder” ujar Handrian.
“Dulu Pasca aksi 411 ada yang menggelar aksi Parade Bhineka Tunggal Ika di Jalan Thamrin dan isunya mau menurunkan ratusan ribu massa, namun realitanya hanya ratusan orang dan setelah itu justeru aksi itu menjadi bahan cemoohan dan olok-olok di media Sosial” lanjut Handrian.
Berkait dengan surat edaran Gelar Budaya Kemensos yang beredar di media sosial, Handrian menilai moment yang dilakukan tidak tepat, acara tersebut lebih tepat jika dilaksanakan di hari kemerdekaan RI bulan Agustus, jika dilaksanakan pasca 212 terkesan Kemensos bermain dalam Ranah Politik dan akan menjadi blunder teehadap Kementerian karena pada hari yang sama akan ada aksi yang dibungkus dengan tema “Kita Indonesia”.
“Ada baiknya kita berfikir lebih jauh dan lebih besar lagi untuk keharmonisan Persatuan, kesatuan dan kemajuan Bangsa ini, tidak perlu aksi dilawan dengan aksi justeru akan memperkeruh keadaan dan menambah retak Bangsa” saran handrian
Senada dengan Handrian, Mantan Menteri BAPENAS Andrinof Chaniago dalam Facebooknya menyarankan agar pihak lain tidak perlu membuat aksi susulan untuk menandingi aksi Damai 212 kemarin, bagusnya mensyukuri aksi yang benar-benar damai dan mensyukuri kegagalan agenda pihak yang ingin menyusup untuk membakar suasana makar.
Andrinof mengusulkan agar kalau ada ide membuat aksi susulan dengan semangat menandingi lebih baik dihentikan, kita harus melanjutkan membangun Indonesia yang sejuk, damai dan selalu mengawali urusan bersama dengan dialog.
“Aksi 412 Bukan Tandingan 212
Sementara itu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Aksi Kebangsaan Indonesia (AKI) di Jakarta, Minggu (4/12/2016), bukan untuk menandingi aksi damai, Jumat (2/12/2016). seperti dilansir Inilah com.
“Bukan tandingan. Nanti kesannya justru seperti persaingan,” ujarnya saat ditemui seusai peluncuran kartu disabilitas di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (3/12/2016).
Ia mengemukakan bahwa AKI mirip dengan pentas budaya yang digelar masyarakat.”(Aksi) itu lebih sebagai ekspresi dari berbagai elemen masyarakat untuk membangun kebhinnekaan,” ucap Khofifah.Ia juga membantah mewajibkan para pegawai negeri sipil untuk menghadiri AKI tersebut.”Atas dasar apa kami mewajibkan mereka untuk hadir,” ujarnya balik bertanya.
Meskipun demikian, pihaknya tidak menampik jika ada PNS di Kemensos yang terlibat dalam kegiatan tersebut. “Kalau mereka tahu (ada acara itu), ya tidak apa-apa. Apalagi di Kemensos ada Direktur Kepahlawanan dan Keperintisan Kepahlawanan,” tuturnya. (Han)
Konferensi pers Aliansi Kebangsaan Indonesia./TWITTER
