BATURAJA – Newshanter.com,- PT Paku Gajah Development Projek (PGDP) perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi terpaksa harus menghentikan semua kegiatan di lokasi pengeboran, karena di klaim warga belum ada ganti rugi (pembebasan lahan) seperti dilansir Penasumsel.com.
Warga menduga proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak PT PGDP ada kongkalikong antara oknum pejabat PT Mitra Ogan dan manipulasi data untuk memuluskan proyek yang bernilai milyaran tersebut.
Pemagaran yang dilakukan beberapa warga terhadap lokasi pengeboran minyak tersebut didasari oleh pemilik kebun kelapa sawit yang berlokasi di Afdeling ii dan gg Desa Mendala Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu ( OKU ) Sumatera Selatan, belum mendapat ganti rugi alias merasa di rampas haknya.
“Jangankan ganti rugi di ajak musyawarah pun tidak pernah, tau – tau kebun kelapa sawit kami sudah di gusur untuk pengeboran minyak, makanya lahan yang di gunakan untuk lokasi pengeboran ini kami tutup,”ungkap Emron warga Mendala salah seorang pemilik lahan di lokasi KAG – A2.
Awal mulanya hal ini mulai terungkap, pihak KUD Mitra Sari Afdeling ii Herman Gani mempertanyakan arsip transaksi ganti rugi lahan kebun sawit tersebut kepada pihak manajemen PT Paku Gajah, namun hal itu tidak pernah di gubris seakan menutupi.
“Kami selaku tuan rumah merasa wajar mempertanyakan kepada pihak Perusahan lahan siapa yang di garap dan siapa penerima ganti rugi tersebut, karena informasi yang kami dapat bahwa bukan pemilik lahan yang menerima ganti rugi,”kata Herman Gani yang di dampingi kuasa hukumnya Arif Aulan,SH.
“Akibat tidak adanya koordinasi dan konfirmasi dengan pihak KUD selaku pengelola, pihak PT Paku Gajah salah memberikan konvensasi, dan tidak tepat kalau mereka (PT Paku Gajah) koordinasi dengan pihak pejabat Mitra Ogan yang bernama Daryono, akhirnya pemilik lahan tidak menerima ganti rugi, kami menduga dalam hal ini pihak oknum PT Mitra Ogan inilah yang bermain, dan nama penerimanya pun bisa jdi fiktif “timpal Arif Aulan.
Arief Aulan menambahkan, akhirnya pihak PT Paku Gajah dan Pejabat Mitra Ogan di wakili oleh Daryono mau di pertemukan di lokasi untuk memperjelas siapa pemilik lahan yang sebenarnya,”Pertemuan hari ini krena tidak adanya titik terang dari pertemuan sebelumnya, menghadirkan pihak dari Afdeling ii dan gg yang tau persis peta lokasi dan pemilik masing – masing kavpling,”tambahnya.
Saat pengecekan ulang dilokasi, debat kusir antara saksi – saksi, pemilik kebun dan pihak PT Paku Gajah tak terelakkan, namun akhirnya fakta berbicara lain. Data yang diberikan oleh Daryono CS kepada PT Paku Gajah, terdapat kekeliruan.
Di kesempatan itu, Herman Gani dan pemilik kebun lainya, mendesak pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dalam 10 hari, yang di tuangkan dalam berita acara kesepakatan yang antara lain.
Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang, telah terjadi kekeliruan Nama dan ukuran, jika dalam sepuluh hari kedepan tidak selesai maka konsekuensinya, lokasi tersebut akan di portal kembali dan untuk pembebasan lahan yang sudah dilaksanakan sebelumnya menjadi tanggung jawab Daryono
Sementara itu, pihak manajemen PT Paku Gajah Development Daniel Munthe mengakui telah terjadi kekeliruan nama dan ukuran setelah di lakukan pengecekan dan salah tempat bernegosiasi sehingga mengakibatkan proses kegiatan pengeboran harus di hentikan karena di klaim pemilik lahan.
“Kami menyerahkan persoalan ini sepenuhnya kepada Pak Daryono dan Gulton untuk berkoordinasi dengan pimpinan yaitu pak Andreas, selaku perwakilan dari KUD Mitra Sari, karena sebelumnya semua ini kami percanyakan kepada mereka, dan kami sudah membayar pembebasan lahan tersebut,”kata Daniel Munthe.
Dihadapan Daryono, dan pemilik kebun pihak PT PGDP sebagaimana tertuang dalam hasil kesepakatan pertemuan hari ini, pihaknya berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan,”Kami bersama Pak Daryono akan menyelesaikan dalam 10 hari kedepan, sebab jika hal ini di biarkan berlarut larut maka banyak pihak yang di rugikan,”kata nya.
Disisi lain, Daryono perwakilan dari PT Mitra Ogan ketika di bincangi di saat survey lokasi, mengaku awalnya hanya berniat membantu warga, namun kenyataannya petugas lapangan yang menginventarisir siapa pemilik lahan, datanya tidak akurat.
“Niat kita hanya membantu warga, tapi sekarang sudah jelas, bahwa data yang diberikan oleh yang kami tugaskan pada saat itu salah, akhirnya harus mendata ulang, dan kami siap untuk menyelasaikannya,”elaknya. (*).
