Palembang-NEWSHANTER.COM Kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Alex Noerdin sejak periode pertama tahun 2008-2013 bersama Wakil Gubernur Sumsel saat itu, Eddy Yusuf dan berlanjut ke periode kedua 2013-2018 bersama Wakil Gubernur Sumsel H. Ishak Mekki telah menorehkan segudang prestasi melalui capaian kinerja gemilang. Prestasi tersebut dapat dilihat dari sejumlah pernghargaan yang diraih Provinsi Sumsel selama 4 tahun terakhir sebanyak 135 penghargaan meliputi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (56 penghargaan), Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan (37 penghargaan), dan Bidang Administrasi Umum (42 Penghargaan).
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 56 penghargaan yang diraih meliputi sektor Kesehatan, Penurunan Angka Pengangguran, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Keagamaan dan Olahraga.
Di sektor kesehatan masyarakat, alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan masyarakat terus meningkat, pada tahun 2008 sebesar Rp. 132 Milyar dan tahun 2017 sebesar Rp. 643 Milyar. Setiap tahun, rata-rata 4,3 juta masyarakat Sumsel yang tersebar di seluruh desa, menggunakan program berobat gratis. Sejak 10 tahun yang lalu, Berobat Gratis untuk Warga Sumsel cukup tunjukkan KTP dan bukan baru rencana semata.
Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Sumatera Selatan sejak tahun 2009 telah berjalan dengan benar. Angka Kematian Ibu menunjukkan trend menurun dari 165 kasus di tahun 2015 turun menjadi 140 di tahun 2016. Angka Kematian Bayi menunjukkan trend menurun yang cukup drastis tahun 2015 sejumlah 197 menjadi 87 di tahun 2016. Kemudian, status gizi balita lebih baik dari angka nasional, hal ini terlihat dari angka stunting di tahun 2017, sebesar 22,8% (terendah ke-5 se Indonesia), sedangkan nasional 29,7%. Selanjutnya, fasilitas kesehatan di Sumsel telah melebihi/melampaui standar pelayanan (Permenkes No 75 Tahun 2014) mulai dari rumah sakit sudah ada di setiap Kabupaten/Kota (65 Rumah Sakit), Puskesmas sudah tersebar di wilayah Sumatera Selatan sejumlah 333 unit, Polindes sudah tersebar di setiap desa (2.918 unit), Rumah Bersalin sejumlah 82 unit dan klinik kesehatan sejumlah 226 klink.
Kemudian, tingkat pengangguran terbuka di Sumsel selama 4 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2017 angka pengangguran terbuka di Sumsel mencapai target penurunan 4,32 persen dari angka pengangguran terbuka nasional sebesar 5,5 persen. Pada tahun 2015 jumlah pengangguran di Sumsel sebanyak 328.921 orang menurun signifikan pada tahun 2017 berjumlah 181.000 orang.
Pada sektor pendidikan, alokasi APBD untuk pendidikan di Sumsel selalu diatas 20%. Sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran APBD, disyaratkan daerah secara konsisten harus mengalokasikananggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% yang meliputi komponen Belanja Langsung OPD yang memiliki fungsi pendidikan dan belanja tidak langsung yang terkait fungsi pendidikan.
Dengan menggunakan tatacara penghitungan alokasi pendidikan menurut PERMENDAGRI tersebut, maka Anggaran belanja fungsi pendidikan pada APBD Provinsi Sumsel terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 sebesar Rp. 1,2 Triliun atau sebesar 23,4 % dari total belanja APBD 2015 (Rp 5,17 Triliun), tahun 2016 meningkat sebesar Rp 1,56 Triliun atau sebesar 31,6 % dari total belanja APBD 2016 (Rp 4,96 Triliun), tahun 2017 meningkat lagi sebesar Rp 3,3 Triliun atau sebesar 46,4 %dari total belanja APBD 2017 (Rp 6,8 Triliun), dan tahun 2018 terus meningkat mencapai Rp 3,5 Triliun atau sebesar 31,6 % dari total belanja APBD 2018 (Rp 9,1 Triliun).
Program Kuliah Gratis (PKG) yang mulai dijalankan sejak tahun 2015 bertujuan untuk mengisi kebutuhan SDM sumsel, meningkatkan APK perguruan tinggi sekaligus meringankan beban orang tua/wali dari kewajiban membayar biaya uang kuliah tunggal (ukt). Angka partisipasi kasar perguruan tinggi tahun 2015 sebelum ada program Kuliah Gratis sebesar 18,6%, pada tahun 2017 setelah ada Program Kuliah Gratis menjadi 41,56%. Penerima manfaat program kuliah gratis sejak tahun 2015 adalah sejumlah 5.713 mahasiswa/mahasiswi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 132,7 M.
Disamping itu, Program Sekolah Gratis yang gulirkan sejak tahun 2009 tetap eksis untuk Warga Sumsel dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 4,86 Triliun dengan rata-rata penerima manfaat 1,75 juta siswa/siswi per tahun. Sejak Tahun 2009 telah mengurangi jumlah anak putus sekolah sebanyak 28.455 anak sampai dengan saat ini.
Menurut Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, angka putus sekolah 2009/2010 sebelum ada program sekolah gratis total 35.336 (SD : 18.504; SMP : 5.389; SMA : 10.062). Angka putus sekolahmenurun signifikan pada tahun 2016/2017, setelah ada program sekolah gratis total 6.881 (SD : 1.948; SMP : 1.274; SMA : 1.804).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel masuk kategori IPM sedang bersama dengan 18 Provinsi di Indonesia. Metode pengukuran IPM yang baru , tidak dilakukan perangkingan tapi diklasifikasikan dalam 4 kategori yaitu Sangat Tinggi (Biru), Tinggi (hijau), Sedang (Kuning), Rendah (Merah), meskipun capaian IPM penting, namun laju pertumbuhan IPM jauh lebih penting.
Laju Pertumbuhan IPM Sumsel telah melebihi rata-rata nasional bahkan jauh melebihi Laju pertumbuhan 9 Provinsi yang peringkat IPM-nya tertinggi tersebut. Capaian IPM Sumsel merupakan sumbangan /akumulasi dari semua capaian IPM beserta Indikatornya (Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi) di 17 Kabupaten/Kota.
Pengukuran Indikator Pendidikan melalui pengukuran Harapan Lama Sekolah pada penduduk umur 7 tahun keatas Sumatera Selatan sudah mencapi 12,35 tahun, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah yang diukur penduduk di atas 25 tahun masih mencapai 7,99 tahun. Hal ini disebabkan antara lain :
1. Banyak penduduk usia diatas 25 tahun yang masih berpendidikan rendah akibat program Pendidikan masa lalu yang belum sebaik saat ini
2. Penerima manfaat Sekolah Gratis (usia sekolah), sejak tahun 2009 saat ini beulum berumur 25 tahun sehingga belum menjadi responden pengukuran IPM. Sekitar 5 tahun ke depan, anak-anak tersebut akan masuk usia di atas 25 tahun sehingga IPM Sumatera Selatan akan meningkat signifikan
Disektor keagamaan, upaya Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengembangkan Embarkasi Haji Palembang dengan menyediakan sejumlah fasilitas modern diganjar penghargaan sebagai Pembina Embarkasi Terbaik se-Indonesia. Penghargaan itu diberikan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Bahkan, Pelopor sekolah gratis itu terpilih sebagai Pembina Embarkasi Haji terbaikse-Indonesia setelah Embarkasi Haji Palembang dinobatkan sebagai Embarkasi Haji Terbaik se-Indonesia Multi Bidang Predikat Kamila I. Disislain, pembangunan keagamaan juga terus dilakukan dengan telah dibangunya 6 rumah ibadah dari 6 agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Cu secara berdampingan di dalam Kawasan Jakabaring Sport City
Pada sektor olahraga, bertahun-tahun yang lalu Sumsel mengandalkan atlet dari luar untuk mendulang medali. Namun, saat ini sudah berubah dan patut berbangga dengan prestasi atlet Sumsel, kekuatan Sumsel pada 5 tahun terakhir bertumpu pada atlet sendiri dan beberapa berhasil mengukir tinta emas diantaranya dengan memecahkan rekor nasional lari 400 M Putri pada PON XIX di Jawa Barat 2016 lalu.
Saat ini sedang dijalankan Program Sriwijaya 2020 yang merupakan Long Term Athlete Development, Program ini merlukan sedikitnya 10 tahun dan masih terus berproses untuk menghasilkan atlet yang berprestasi. Hasilnya mulai terlihat, dengan munculnya atlet muda Sumsel yang berpotensi, dimana ada 28 atlet Sumsel yang terpilih untuk masuk Pelatnas Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018, mereka semua adalah atlet Sriwijaya 2020 serta telah dilaksanakan single dan multi event internasional dari tahun 2011 sampai 2018 sebanyak 43 kejuaraan.
Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, 37 penghargaan yang diraih meliputi sektor Infrastruktur strategis, Penanaman Modal (investasi), Perdagangan dan perekonomian (pertumbuhan ekonomi, gini rasio, williamson), ESDM (Energi), Ketahanan Pangan (Pajalai).
Pertumbuhan ekonomi Sumsel terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017 sebesar 5,51 persen diatas target RKPD yang hanya 5,4 persen dan melampaui target nasional sebesar 5,07 persen. Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini Rasio (0,365) lebih baik dibanding nasional (0,391), dan Indeks ketimpangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Sumsel tahun 2013-2016 sebesar 0,703 persen dibawah nasional sebesar 1,189 persen.
Pada tingkat kemudahan berbisnis dan daya tarik Investor di Sumsel, hasil penelitian ACI berbanding terbalik dengan data realisasi investasi, data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2017. Pada tahun 2016 secara Nasional Provinsi Sumatera Selatan menempati Ranking ke 4 (empat) dalam realisasi nilai investasi sebesar USD 2793,50 juta (kurang lebih Rp. 36,3 triliun). Bahkan, Sumsel berhasi meraih juara ke-3 Invesment Award Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Terbaik Tahun 2016. Selain itu, Sumsel mendapat Predikat Zona Hijau dari Ombudsman dengan Predikat Kepatuhan Tinggi dengan nilai 82,59 % Tahun 2017 (Terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).
Pada sektor infrastruktur, berkat menjadi tuan rumah Asian Games XVIII tahun 2018, Sumsel berhasil menarik pembangunan infrastruktur besar-besaran yang jumlahnya mencapai 68 Triliun Rupiah yang digulirkan melalui APBN, penyertaan modal Negara dan pihak ketiga. Pembangunan infrastruktur tersebut meliputi Jembatan (Musi II, IV, VI) dan jembatan lainnya (IPW), kemudian Light Rail Transit (LRT), jalan tol, jalan provinsi, irigasi, penambahan fasilitas olahraga di Jakaring Sport City dan lainnya.
Pada sektor ESDM (Energi), berdasarkan data dari PT PLN (Persero) WS2JB, hingga Maret 2018 kondisi kelistrikan di Wilayah Sumatera Selatan pada khususnya, dimana dengan Daya Mampu Pembangkit saat ini mencapai 1.235 Mega Watt (MW)dari Daya mampu pembangkit PLN WS2JB sebesar 2.540 MW sementara Beban Puncak yang diserap oleh masyarakat Sumatera Selatan saat ini baru mencapai 731 MW, sehingga masih terdapat reserve margin sekitar 51%. Dengan kondisi ini, secara suplai daya, saat ini PLN sudah berlebih.
Dengan jumlah pelanggan di Tahun 2017 sebanyak 3.073.773 serta pertumbuhan sekitar 4,61%. Saat ini, jumlah pelanggan industri di Sumatera Selatan hanya sebesar 0,04% dari Jumlah Total Pelanggan di Sumatera Selatan, sementara konsumsi listrik pelanggan industri baru mencapai 15%. Dengan demikian ketersediaan daya yang ada dapat diserap oleh industri-industri di Sumatera Selatan sehingga akan mendorong ekonomi terus tumbuh lebih baik lagi.
Data Dinas ESDM Prov. Sumsel, hingga bulan Juli 2017. Pada tahun 2017 sudah 97,13 % Desa di Provinsi Sumatera Selatan yang sudah dialiri listrik. Jumlah desa yang belum teraliri listrik tidak terlalu banyak lagi. Tinggal 93 desa di Sumatera Selatan yang belum menjadi Desa Berlistrik Tahun 2017 dari total 3.187 desa.
Hal tersebut disebabkan sulitnya medan untuk perangkat listrik. Misalnya kondisi geografis di Kabupaten OKI yang berada di pesisir dan OKU Selatan yang perbukitan sehingga menyulitkan untuk pemasangan listrik. Pemerintah Provinsi berupaya untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) untuk wilayah dengan kondisi geografis sulit dijangkau oleh system jaringan PLN. Bila dibandingkan tahun 2008 maka terjadi peningkatan desa berlistrik yang signifikan.
Sementara itu, pada Bidang Administrasi Umum, 42 penghargaan yang diarih diantaranya pada sektor Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Belum lama ini, Provinsi Sumsel kembali mengukir prestasi di tingkat nasional, berhasil menyabet Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2018 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik kedua tingkat Provinsi se-Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden RI, Joko Widodo kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbagnas) 2018 dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 di Jakarta.
Selain itu, hasil evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB Tahun 2017 memperoleh predikat A (Sangat Baik). Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, hanya 4 (empat) provinsi di Indonesia yang memperoleh predikat A termasuk Sumsel. Kemudian, Predikat Zona Hijau dari Ombudsman Tahun 2016 dengan Predikat Kepatuhan Tinggi dengan nilai 82,59 %. Predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik, dan Opini WTP dari BPK RI untuk pengelolaan keuangan Tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Penghargaan tertinggi akuntabilitas keuangan dari BPK RI.(ADVETORIAL)
