Padang.Newshanter.com. Panggung debat Paslongub/Wagub yang dihelat oleh KPU Sumbar semalam di hotel Pangeran’s Beach Padang, SEnin (30/11/2015) malam Seperti lansir Metro Andalas, terasa pedasnya ketika kedua Cawagub saling menyindir dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan menohok. Debat Paslon MK-Fauzi dan IP-NAini berlangsung lebih hangat dan tajam, terutama antara kedua Cagub. Sehingga para Cawagub yang jadi bintang di panggung KPU tersebut.
Fauzi Bahar mengeluarkan pernyataan, akan mundur dari kursi Wagub bila jalan Kambang Muara Labuh tak terujud kelak. Hanya dia menambahkan mundur itu di tahun keempat. Sedang Nasrul Abit menilai FB naif, karena jalan itu tidak menerabas hutan lindung biasa, melainkan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan tak bisa diubah seperti ‘mengubah Pancasila’ yang disebut Fauzi Bahar itu.
Seru, dan semakin seru ketika sampai pada pertanyaan komitmen masing-masing Cawagub. Komitmen Wakil Gubernur menurut Nasrul Abit, adalah bagaimana seorang Wagub memahamai posisinya sebagai Wagub. “Kita Wagub, bukan Gubernur, jadi tugas-tugasnya sudah jelas sesuai undang-undang. Saya kalau terpilih berkomitmen untuk saling mengisi dengan Gubernur saling menjaga sikap, saya tidak akan mendahului keputusan gubernur.
Sedangkan dengan SKPD, saya akan menjaga harmonisasi. Jangan sampai SKPD langsung ke gubernur, tapi mesti melalui Wagub dulu,” kata Nasrul Abit, yang pernah menjadi Wakil Bupati semasa Pessel dipimpin Darizal Basir.
Sedangkan menurut Calon Wakil Gubernur Fauzi Bahar, posisi Wakil Gubernur itu dapat dipahaminya. Sebagai pemimpin di Kota Padang, dia mengaku memiliki pemahaman bagaimana bekerja dengan seorang wakil.
“Saya paham bagaimana menjadi orang kedua. Tapi yang jelas antara Gubernur dan Wakil Gubernur itu ada dalam satu kotak. Saya berkomitmen menjaga komunikasi yang baik dengan Gubernur sebagaimana orang Minang melakukannya,” kata mantan Walikota Padang dua periode itu.
Dalam debat yang dimoderatori oleh akademisi Charles Simabura itu, head to head lebih terasa hangat antara kedua Cawagub. Fauzi Bahar misalnya mempertanyakan pemekaran nagari di Pessel, tapi menurut FB itu kurang sinkron dengan aturan perundang-undangan, ada pemekaran yang terlalu dekat. Lalu pemekaran Renah Indo Jati dianggap oleh FB sebagai kegagalan Nasrul Abit sebagai Bupati.
Tapi menurut Irwan Prayitno, pemekaran nagari itu sudah sesuai aturan. Sementara pemekaran Renah Indojati masalahnya itu ada di tingkat DPR RI. Kabupaten Pesisir Selatan yang bupatinya Nasrul Abit, kata IP sudah memperjuangkan dengan maksimal. Begitu juga dirinya sebagai gubernur. Sementara Nasrul Abit menyebutkan tidak ada aturan yang dilanggar dalam pemekaran di Pesisir Selatan.
“Justru pemekaran nagari itu melanggar sejumlah aturan menurut Kementerian Dalam Negeri, karena tahun 2009 dimekarkan tapi belum dua tahun sudah dimekarkan lagi. Ini merugikan keuangan negara,” kata FB balik bertanya ketika diberi kesempatan mempertajam pertanyaannya.
Maka jawaban datang dari Irwan Prayitno. “Nampaknya pak FB sangat hafal banyak peraturan. Jawaban saya, kalau sekiranya memang melanggar berarti pemerintah pusat menolak pemekaran. Tapi sampai hari ini tidak ada penolakan, jadi apanya yang menurut Pak Fauzi melanggar itu?” tanya IP.
Kemudian NA menambahkan bahwa 10 tahun jadi Bupati, justru yang melanggar hukum itu benar yang sangat dia hindari. “Sampai hari ini tidak ada penolakan pemekaran. Soal pemekaran Kabupaten bukan hanya Renah Indojati yang dimoratorium. Kalau melanggar pastilah pemekaran itu ditolak. Ini berarti Pak Fauzi hanya mencari popularitas tapi dengan fakta yang tidak benar, saya yakin semua nagari berbahagia di Pessel karena pemekaran nagari,” kata Nasrul Abit dan langsung mendapat aplaus dari publik yang memadati ruang sati Hotel Pangeran’s Beach.
Hadiri kemudian menunggu giliran IP-NA yang mengajukan pertanyaan kepada MK-Fauzi. Dengan gaya cool IP menanyakan seputar kegagalan membangun pasar di Padang, hilangnya terminal selama Fauzi Bahar jadi Walikota di Padang. Begitu juga perkara jadi besi tuanya sebuah proyek waterboom di Padang Pariaman yang dikerjakan semasa Muslim kasim jadi Bupati Padang Pariaman.
IP juga mempertanyakan soal posisi kedua Cagub/Cawagub nomor 1 sebagai pengurus parpol, bagaimana mengatur waktunya. Lalu NA menambah dengan pertanyaamn kenapa Fauzi ngotot membuka jalan Kambang – Muara Labuh yang nyata-nyata berlawanan dengan UU?
Menjawablah Muslim Kasim tentang itu. Perkara jadi pengurus Parpol, dirinya berjanji akan melepaskan semua jabatan partai itu bila jadi Gubernur kelak. “Saya tidak akan jadi gubernur parpol, saya jadi gubernur untuk Sumatera Barat, saya tidak akan lakukan rapat-rapat parpol di rumah dinas,” kata dia. Tapi ia tak menjawab soal waterboom yang jadi bangkai di Malibou Anai itu.
Fauzi Bahar menjelaskan dengan argumen bahwa soal pasar yang terbengkalai itu adalah lantaran force majeur saja. “Jadi antara yang punya anggaran dengan pedagang pasar tidak sejalan,” katanya enteng. Tapi ia tak jawab soal terminal yang hilang.
Ia justru mengejar pertanyaan soal jalan Muaralabuh-Kambang itu. “Saya tegaskan, jika tak terujud jalan itu nanti dalam empat tahun, maka saya akan mundur dari jabatan Wagub. Pancasila saja bisa diubah(?) kenapa status hutan lindung tidak bisa?” tanya dia. Ia menjelaskan bahwa hutan lindung di Padang saja bisa dia bebaskan untuk keperluan pabrik Semen Padang.
IP balik mengeluarkan pernyataan, bahwa dirinya tidak pernah menjadi pengurus parpol begitu jadi Gubernur. “Tidak ada rapat-rapat partai di rumah dinas, itu fitnah saja. Dan terimakasih pak Muslim Kasim tidak menjawab soal waterboom dan saudara Fauzi tidak menjawab soal terminal,” kata dia.
Sedangkan NA tergelitik dengan pernyataan FB yang menyebut Pancasila saja bisa diubah. “Saya kaget mendengarnya, tapi sekedar saudara Fauzi tahu bahwa hutan lindung yang di Pessel itu bukan sembarang hutan lindung, tidak sama dengan yang di Padang. Di Pessel itu adalah Taman Nasional Kerinci Seblat, beda sekali itu statusnya dengan hutan lindung biasa yang bisa dikonversi. Saya sudah usahakan 15 tahun dan bupati-bupati sebelumnya juga sudah melakukan,” kata NA.
Sesuai dengan aturan, kalau belum cukup tanggapan itu, maka MK dan Fauzi diberi kesempatan sekali lagi. Oleh MK malah digunakan dengan balik bertanya, “Kenapa lima tahun Pak Irwan tak punya kantor dan memilih berkantor di rumah, akibatnya sulit dibedakan orang rapat parpol atau bersilaturahmi ke rumah dan saya kritik juga tentang transparasi dana zakat,” kata MK. FB pun menambah dengan pernyataan bahwa dirinya sudah lakukan pembebasan hutan lindung di Indarung tidak ada masalah.
IP menjelaskan bahwa ia lebih mementingkan kantor untuk staf kantor Gubernur dibanding untuk dirinya. Transparansi dana BAZ kan sudah ada mekanismenya, silahkan saja diperiksa siapa yang mau periksa, terbuka saja, katanya. Ia tidak menjawab soal tak mau berbenggol.
Debat malam tadi, terasa lebih hangat dan rapi dibanding dengan debat-debat sebelumnya. Menurut komisioner KPU, Mufti Syarfie, kali ini lebih rapi dan terasa sebagai sebuah debat.(Sumber : Metro Andalas)
