Jakarta. Newshanter.com – Pihak Polri menyiapkan kekuatan personil pengamanan rencana demo organisasi agama terkait penistaan agama yang dituduhkan kepada petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disesuaikan dengan kebutuhan.
“(Personil pengamanan) tergantung kebutuhan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Agus Rianto saat dikonfirmasi, di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).
Beredar Surat Kapolri Nomor : STR/779/X/2016 tertanggal 27 Oktober 2016 mengenai direktif kepada seluruh jajaran menghadapi rencana unjuk rasa gerakan ormas agama menyikapi pernyataan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Surat Kapolri itu memerintahkan kepada Asisten Operasi Kapolri menggeser personil Brimob Polda ke Polda Metro Jaya menghadapi rencana unjuk rasa yang akan digelar pada Jumat (4/11/2016) itu.
Sejumlah personil Brimob dari beberapa jajaran polda diperbantukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya guna mengamankan rencana aksi tersebut. Terkait rencana pengamanan aksi, Agus menuturkan Polri telah menyiapkan personil dan koordinasi dengan penanggung jawab. “Jika ada lokasi yang dituju maka berkoordinasi dengan pejabat setempat melakukan pengamanan dan pengawalan,” ujar polisi jenderal bintang satu itu.
Sebelumnya, Wakil Komandan Korps Brimob Polri Brigjen Polisi Anang Revandoko juga menerbitkan Nota Dinas Nomor : B/ND-35/X/2016/Korbrimob tertanggal 28 Oktober 2016.
Nota Dinas tersebut menyampaikan kepada para Asisten/Komandan/Kepala dalam rangka mengantisipasi gangguan kamtibmas di seluruh wilayah NKRI dan perkembangan situasi di lapangan maka dinyatakan Siaga I.Pelaksanaan Siaga I terhitung mulai Jumat (28/10/2016) hingga ada pencabutan status terhadap kesiagaan personil Brimob Polri.
Agus menyatakan kesiapsiagaan tersebut tidak untuk Polri maupun situasi secara keseluruhan namun dalam rangka memudahkan dalam kesiapan personil Brimob.
Boy Memantah Siaga 1
Sementara itu Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar membantah pemberitahuan siaga I yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Korps Brimob Brigjen Anang Revandoko mengindikasikan bahwa terjadi masalah di tanah air.
Boy mengatakan, pemberitahuan tersebut bersifat internal dan bertujuan agar personel Brimob tidak mengambil cuti atau izin menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung tahun depan.
Hal itu dilakukan mengingat jumlah Brimob yang terbatas sedangkan jumlah personel yang dibutuhkan untuk pengamanan pilkada terbilang tidak sedikit.
“Itu instruksi kepada anak buahnya, karena Brimob yang ada ini kan akan dibagi-bagi ke Polda yang membutuhkan. Karena kebutuhan (Brimob) banyak tapi jumlahnya terbatas terpaksa siaga 1 kaitannnya dengan hak-hak liburan dan sebagainya,” ujar Boy di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (29/10/2016).
Boy menambahkan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap daerah yang rawan konflik. Saat ditanyakan apakah Pilkada DKI termasuk ke rawan konflik, Boy enggan menjawab.
“Setiap daerah pasti memiliki potensi kerawanan,” ujar Boy.(Akt/kc)
