Jakarta -Newshanter.com . Selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berlangsung, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.067,4 triliun. Untuk apa utang-utang tersebut?
Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengatakan sebagian besar dari pertambahan utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah digenjot oleh pemerintah.Selain untuk pembangunan infrastruktur, utang juga bertambah untuk membayar cicilan utang sebelumnya.
“Sebagian besar dipakai untuk pembangunan tapi karena defisit primernya, kita juga harus membayar utang yang sebelumnya, sehingga tambahan itu lebih besar daripada yang dikurangin, jadi memang, jadi kita semua negara hampir semua begitu” kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (4/7/2017) lalu.
Namun JK mengatakan, rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) di Indonesia masih rendah, yaitu di kisaran 27%. JK mengatakan, rasio utang Amerika Serikat (AS) berada di angka 100%. Bahkan Jepang sudah di atas 100%.
“Cuma Jepang dia pinjam dari dalam negeri dari lembaga-lembaga pensiun, kalau AS cetak uang,” ujar JK.
Jumlah utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 3.672,33 triliun per akhir Mei 2017, JK menyatakan pemerintah akan sangat hati-hati. Pemerintah akan menjaga defisit APBN tidak melebihi 3% dari PDB.
Utang Pemerintah Dalam 2,5 Tahun Jokowi Setara 5 Tahun SBY
Sementara bedasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dikutip detikFinance, Sampai dengan akhir April 2017, utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp 3.667,41 triliun. Nominal angka yang tidak sedikit.
Utang sebenarnya bukan barang baru, artinya tidak hanya terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Utang sudah ada sejak masa pemerintahan sebelum-sebelumnya, meski tak banyak orang yang menyadari.
Dalam kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Jokowi, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun. Rinciannya yaitu pada 2015 bertambah Rp 556,3 triliun dan 2016 bertambah Rp 320,3 triliun, lalu pada 2017 dimungkinkan utang bertambah Rp 379,5 triliun menjadi Rp 3.864,9 triliun.
Rasio utang terhadap PDB masih bergerak pada level yang aman, yaitu pada kisaran 27-28%.
Tambahan utang pada 2015 memang sangat besar. Penyebabnya adalah target pajak yang dipasang terlalu tinggi dibandingkan 2014, sementara satu sisi ekonomi melambat. Belanja yang sudah dikucurkan sangat besar harus ditutup dengan penerbitan utang.
Pada periode 2016, hal yang sama hampir saja terulang. Untung saja pada pertengahan tahun, pemerintah memangkas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Sehingga utang tidak bertambah terlalu banyak.
Sementara itu, pemerintahan SBY juga melakukan penarikan utang sepanjang 10 tahun lamanya. Walapun tambahan setiap tahunnya tidak terlalu besar.
Bila melihat data lima tahun terakhir pemerintahan SBY, yaitu 2010 hingga 2014, maka tambahan utangnya hampir sama dengan yang sudah ditarik oleh pemerintahan sekarang.
Totalnya adalah 1.019 triliun. Rinciannya adalah pada 2010 sebesar Rp 91 triliun, pada 2011 sebesar Rp 127,29, pada 2012 sebesar Rp 169,7 triliun, pada 2013 tambah Rp 379,8 T dan 2014 tambah lagi sebesar Rp 233,3 triliun.
Rasio utang terhadap PDB masih bergerak pada level yang lebih rendah, yaitu pada kisaran 22-24%.
Kondisi fiskal pada pemerintahan SBY dibebani oleh subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Ketika pemerintah menahan harga agar tidak naik, maka risikonya adalah subsidi BBM membengkak. Kondisi tersebut harus ditutupi oleh penarikan utang.
Kalau Tak Produktif Jadi Beban Anak Cucu
Sedangkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, utang pemerintah tersebut perlu dimanfaatkan untuk sektor produktif agar tidak membebani generasi mendatang.
“Menambah utang tapi nggak produktif pasti nanti menambah beban anak kita cucu kita keluarga kita. Nah pemerintah juga gitu. Jadi harus ada efektivitas dari utang itu dulu. Utang itu menambah produktivitas tidak, supaya ada garansi utang menambah efektivitas berarti utang itu dipergunakan untuk apa,” kata Enny di kantornya, Jakarta, Senin (10/7/2017).
Enny mengatakan, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi defisit keseimbangan primer atau gali lubang tutup lubang. Dirinya menilai pemerintah tidak harus melakan penambahan utang demi menutup beban utang.
“Defisit keseimbangan primer kita membengkak, kalau defisit keseimbangan primer kita membengkak berarti utang itu lebih banyak menambah beban dari pada menambah penghasilan negara. Karena kan defisit itu besarnya penerimaan dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Ketika utang ditambah harus menambah produktivitas. Indikatornya apa? Penerimaan negara meningkat. Ini utang, peningkatan penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran yang harus dibayar pemerintah,” terangnya.
Walau demikian, Enny mengatakan, langkah pemerintah dalam melakukan pembangunan dari wilayah pinggiran sudah cukup tepat. Sebab, langkah tersebut akan berdampak pada membaiknya ekonomi daerah sehingga membuat defisit keseimbangan primer membaik.
“Artinya kalau dengan utang tidak menyebabkan produktivitas menurun. Terus menggerakkan ekonomi yang dari daerah dengan misalnya efektivitas dari dana desa, dana transfer yang ditetapkan dan sebagainya,” tukas Enny.
Darmin Nasution Minta Jangan Dipersoalkan
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan angka utang pemerintah Indonesia yang sudah mencapai ribuan triliunan. Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Refrizal saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah terkait asumsi makro RAPBN-P 2017, Jakarta, Senin (10/7/2017) mempertanyakan hal tersebut kepada menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Dia menyebutkan, utang Indonesia sudah sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah Indonesia per Mei 2017 berjumlah 3.672,33 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 4,92 triliun dibandingkan dengan posisi per April tahun ini yang sebesar Rp 3.667,41 triliun.
Menanggapi itu, Darmin Nasution yang pada posisinya sebagai Menteri Keuangan memastikan, jumlah utang pemerintah Indonesia masih terbilang rendah jika dilihat terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Dilihat dari ukuran yang umum dipakai rasio utang dari PDB kita itu rendah, tidak paling rendah tentunya. Sebetulnya apa yang dilakukan, barangkali tema yang lebih besar terkait ini apakah kita memilih menganut rasio terhadap PDB yang tidak boleh naik, tapi bangun infrastruktur sedikit atau minim.
pilihannya itu, enggak bangun banyak-banyak infrastruktur. itulah yang paling tertinggal di kita, kalau enggak bangun kita enggak akan pernah bisa mendekati mereka. Terlalu jauh sudah kita tertinggal dalam infrastruktur,” kata Darmin.
Darmin menyebutkan, pembiayaan pembangunan infrastruktur juga bisa dengan sekuritisasi proyek-proyek yang telah dibangun oleh para perusahaan BUMN. Selain itu, kata Darmin, melalui Kementerian PPN/Bappenas dengan program PINA.
“Bappenas sedang mencoba mendorong PINA, itu melibatkan lebih banyak swasta di infrastruktur, ada ruang perbaikan walaupun perlu perubahan paradigma. Kita punya misalnya Soekarno Hatta, ada skema swasta masuk tetap milik kita 100%, berikan uang, tapi alangkah susahnya menyakinkan,” jelas dia.
Oleh karena itu, Darmin meminta bahwa persoalan utang pemerintah jangan terus dipersoalkan. Sebab, terhadap PDB masih dianggap rendah.
“Jangan terlalu dianggap ini terus menerus seperti ini. Kita bisa mempengaruhi keterlibatan dana swasta dalam pembangunan infrastruktur. Walaupun tidak otomatis dengan cepat,” pungkanya.(DTC)
