JAKARTA -Newshanter.com. Ribuan Massa demonstran dari jaringan Persaudaraan Alumni 212 demo di depan kantor Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Massa yang menamakan diri Aksi Tegakkan Keadilan 67—mengikuti tanggal dan bulan demonstrasi dilakukan—itu telah bergerak dari Masjid Istiqlal selepas Salat Jumat, (6/7/2018).
Massa itu berkumpul dan berdatangan ke Masjid Istiqlal sejak pagi dan mulai memadati kawasan itu sekitar Pukul 11.00 WIB. Usai Salat Jumat, massa bergerak dari gerbang utama Masjid Istiqlal menuju Bareskrim Polri dengan arahan sebuah mobil komando.
Di depan kantor Bareskrim Mabes Polri, massa meneriakkan tuntutannya agar polisi menangkap orang-orang yang merka tuduh telah menista agama Islam. Slamet Ma’rif, Ketua Persaudaraan Alumni 212, meneriakkan beberapa nama seperti Ade Armando, Victor Laiskodat, Sukmawati Soekarnoputri, dan Cornelis.
Sekitar Pukul 14.10 WIB perwakilan massa diterima masuk ke Bareskrim. Di antara sepuluh orang perwakilan itu adalah Egi Sudjana dan Novel Bamukmin. Saat ini perwakilan telah bergerak kembali ke Kementerian Dalam Negeri sementara massa yang diklaim terdiri dari 5.000 orang itu tetap di depan Bareskrim.
Perwakilan mengungkap kekecewaan karena tidak diterima oleh Kepala Bareskrim Polri, kemudian pindah ke Kementerian Dalam Negeri.
Pertemuan sendiri berlangsung tertutup dan dijaga oleh sejumlah aparat kepolisian, TNI, pihak keamanan Kemendagri, serta pasukan pengamanan Aksi 67.diterima oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (6/7/2018) sore pukul 15.40 WIB.
Belasan delegasi aksi itu diketahui dipimpin oleh Ketua Umum FPI (Front Pembela Islam) Ustadz Shabri Lubis dan diterima Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.
Delegasi ditemui di Unit Pelayanan Administrasi Kemendagri.
Pertemuan sendiri berlangsung tertutup dan dijaga oleh sejumlah aparat kepolisian, TNI, pihak keamanan Kemendagri, serta pasukan pengamanan Aksi 67.
Diketahui sejumlah tuntutan diteriakkan oleh peserta Aksi 67, yang pertama adalah mengenai KTP elektronik dan pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Sementara di Bareskrim Mabes Polri, massa menolak pengeluaran SP3 untuk kasus Sukmawati Soekarnoputri.
Hingga berita ini diturunkan, pertemuan antara kedua belah pihak masih berlangsung.(tim)
