Musi Banyuasin, newshanter.com -Infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas pendidikan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik swasta menjadi pemecah keheningan dalam dialog Reses Masa Persidangan VI Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) IX Tahun Anggaran 2026.
Aspirasi tersebut mencuat langsung dari masyarakat Desa Bangun Sari, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, saat bertatap muka dengan para wakil rakyat di Balai Desa setempat. Agenda yang berlangsung dalam rentang waktu 3–11 Juli 2026 ini bertujuan menyerap kebutuhan riil warga sebagai bahan penyusunan program pembangunan daerah.
Hadir dalam reses tersebut jajaran anggota DPRD Sumsel Dapil IX, antara lain Abusari SH, MSi; Drs. H. Tamrin, MSi; Susy Imelda Frederika; Alwis Gani, SE, MM; M. Hasan Haikal; dan Andi Rizkiyansyah, S.IP. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Kepala Desa Bangun Sari Umar Hasan, Ketua BPD, pengurus PKK, Karang Taruna, tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat.
Sektor pendidikan dan keagamaan menjadi salah satu sorotan tajam dalam sesi dialog. Eni, salah seorang guru swasta di desa tersebut, melayangkan keluhan terkait hak para guru swasta. Ia mengungkapkan bahwa insentif guru swasta belum cair selama kurang lebih 18 bulan.
“Kami juga meminta dukungan dari DPRD Sumsel untuk memperjuangkan pengangkatan guru swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta bantuan fasilitas penunjang untuk TK A di desa kami,” ujar Eni berharap.
Tak hanya guru, kesejahteraan penjaga rumah ibadah juga disuarakan. Suratman, yang mewakili warga, mengusulkan agar pemerintah mulai memberikan perhatian khusus berupa tunjangan bagi marbot, di samping bantuan fisik untuk fasilitas musala desa.
Selain masalah kesejahteraan, urusan perut dan akses mobilitas warga ikut mendominasi usulan. Warga mendesak pemerintah provinsi untuk melakukan percepatan pengecoran jalan poros Desa Bangun Sari. Infrastruktur ini dinilai krusial untuk memotong urat nadi kemacetan logistik dan memperlancar distribusi hasil pertanian warga.
Di sektor perkebunan, masyarakat mengajukan permohonan bantuan bibit kelapa sawit guna mendongkrak produktivitas lahan mereka. Sementara untuk pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, peningkatan layanan penyediaan air bersih juga menjadi poin penting yang diutarakan warga kepada dewan
Merespons rentetan keluhan tersebut, para anggota DPRD Sumsel Dapil IX menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi warga telah dicatat dan akan dibawa ke meja pembahasan di tingkat provinsi.
Mereka menekankan, kunci eksekusi dari usulan-usulan ini berada pada sinergi yang kuat antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah provinsi agar skala prioritas pembangunan dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kewenangannya. (ADV)
