Palembang, newshanter.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi prioritas nasional menghadapi musim kemarau 2026.
Hal itu disampaikan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Menko Polkam juga meresmikan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Menurut Djamari, langkah itu dilakukan untuk memperkuat koordinasi, pengendalian, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan penanganan karhutla secara nasional.
“Seluruh komponen bangsa harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sinergi agar karhutla dapat ditekan seminimal mungkin, bahkan menuju zero karhutla,” ujar Djamari.
Ia menilai Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla karena didominasi lahan gambut dan lahan kering yang mudah terbakar saat musim kemarau.
Apalagi, berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih awal mulai Mei 2026 dengan kondisi cuaca yang lebih kering dan puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus mendatang.
Karena itu, Djamari meminta seluruh kepala daerah, Forkopimda, serta pemangku kepentingan di daerah rawan karhutla untuk segera mengaktifkan posko siaga, meningkatkan patroli terpadu, melakukan pemetaan wilayah rawan, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan.
“Jangan menunggu api membesar. Semua daerah rawan harus bergerak lebih cepat dan lebih terpadu agar potensi karhutla dapat dicegah sejak dini,” tegasnya.
Selain pemerintah dan aparat, Menko Polkam juga mengajak masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kelompok tani, relawan, hingga media massa untuk aktif dalam upaya pencegahan karhutla.
Menurutnya, keterlambatan penanganan satu titik api dapat memicu kebakaran besar saat musim kemarau ekstrem.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut tren luas karhutla nasional terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menjelaskan, pada fenomena El Nino tahun 2015 luas lahan terbakar mencapai sekitar 2,6 juta hektare. Angka itu kemudian turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, lalu kembali menurun menjadi 1,1 juta hektare pada 2023.
“Pada 2025, luas karhutla berhasil ditekan menjadi sekitar 359 ribu hektare. Ini menunjukkan koordinasi lintas sektor semakin baik,” katanya.
Raja Juli menegaskan penanganan karhutla tidak bisa dibebankan hanya kepada satu institusi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.
Di kesempatan yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan TNI-Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, hingga relawan.
Dalam apel tersebut, pemerintah juga menyerahkan bantuan perlengkapan Satgas Darat, termasuk drone untuk memperkuat deteksi dini titik api.
“Untuk tahap awal di Sumatera Selatan, kami menyiapkan dua helikopter water bombing guna mendukung penanganan apabila terjadi kebakaran,” ujar Suharyanto.
Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla 2026 turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian/lembaga, unsur Forkopimda Sumsel, TNI-Polri, BPBD, Basarnas, dunia usaha, serta komunitas peduli api. (*)
