Jakarta, newshanter.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan peran strategisnya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN dinilai berhasil memperluas akses layanan kesehatan berkualitas sekaligus menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik dan kondisi keuangan yang sehat.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, saat Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Pujo mengatakan, Program JKN bukan hanya memberikan perlindungan pembiayaan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM unggul yang mampu meningkatkan produktivitas dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Sepanjang tahun 2025, peserta memanfaatkan layanan kesehatan lebih dari 725,3 juta kali, atau rata-rata 1,9 juta layanan setiap hari.
Menurut Pujo, tingginya angka pemanfaatan tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN. Untuk meningkatkan kemudahan layanan, BPJS Kesehatan terus mengembangkan transformasi digital melalui aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi WhatsApp PANDAWA, serta Care Center 165.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga memperluas jaringan layanan dengan menggandeng 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.
Dari sisi keuangan, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencatat aset bersih sebesar Rp30,04 triliun pada akhir 2025. Dana tersebut mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara hasil investasi DJS Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun.
BPJS Kesehatan juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangannya, sekaligus mencatat berbagai capaian dalam aspek tata kelola organisasi dan integritas.
Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, Program JKN juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kajian LPEM FEB Universitas Indonesia, Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta membantu menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan dan melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan.
Meski demikian, BPJS Kesehatan mencatat biaya pelayanan kesehatan sepanjang 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya guna menjaga keberlanjutan Program JKN.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa pengelolaan dana publik harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan finansial, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, serta memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai Program JKN telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan layanan, perluasan akses, dan tata kelola. Ia berharap kolaborasi seluruh pihak terus diperkuat agar manfaat Program JKN semakin dirasakan masyarakat.
Pendapat senada disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, yang menyebut pembiayaan Program JKN merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan modal manusia, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. (Asiawati/rils)
