Jakarta. News Hanter, Panglima TNI Gatot Nurmantyo secara terbuka menyampaikan keluhannya dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (06/02/2017). Panglima kesal karena kewenangannya dipangkas melalui peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015.
“Begitu muncul peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 tahun 2015, kewenangan saya tidak ada. Sekarang tidak ada pak,” tegasnya. Dengan adanya peraturan itu, dirinya tidak bisa menjalankan kewajibannya membuat dokumen rencana anggaran dalam jangka panjang, menengah, hingga pendek baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Maka Panglima TNI sulit bertanggung jawab dalam pengendalian terhadap tujuan, sasaran penggunaan anggaran TNI termasuk angkatan. Tanggung jawab itu dilimpahkan langsung ke Kementerian Pertahanan.
“Tidak melalui Panglima TNI dan ini merupakan pelanggaran hirarki karena kami tidak melalui angkatan dan kami hanya menjelaskan belanja barang markas besar TNI dengan jajaran opersional saja,” sesalnya.
Kata dia, TNI memang di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Namun, lanjut Gatot, hal itu bukan bagian dari unit operasional semata. TNI, lanjut dia, terdiri dari tiga matra: AL, AU, dan AD. Semua di bawah pimpinan Panglima TNI.
Keluhan itu menurut Gatot harusnya dibuka pada 2015-2016 lalu. Namun, dia baru mau menyampaikannya saat ini mengingat masa kepemimpinannya akan berakhir. “Saya buka ini untuk mpersiapkan adik-adik saya. Karena saya mungkin besok bisa diganti, paling lambat bulan Maret 2018, saya harus diganti,” ucapnya sebagaimana dikutip dari Jawapos.com, Senin, (6/2/2017).
Gatot mengakui, apa yang disampaikannya memang kurang berkenan bagi Menhan Ryamizard. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan agar Panglima TNI berikutnya benar-bebar bisa mengontrol dari atas sampai ke bawah, termasuk dari segi anggaran. “Mohon maaf kurang berkenan tapi ini yang harus kami sampaikan,” pungkasnya.
Mendengar keluhan itu, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon lantas meminta penjelasan Menhan Ryamizard. Namun, Ryamizard meminta agar penjelasan dilakukan secara tertutup tanpa diliput awak media. “Bapak pimpinan, saya rasa kita bicara tertutup saja, tidak enak. Kalau tertutup tadi kita buka-bukaan,” sebut Ryamizard.
Kewenangannya Dipangkas, Panglima TNI : Saya Juga Heran
Selain Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan ketidaktahuannya terkait pembelian heli Agusta Westland AW 101 dalam rapat kerja bersama komisi I DPR dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Itu terjadi lantaran kewenangannya dalam membuat rencana anggaran sekaligus belanja barang dipangkas sejak adanya peraturan menteri pertahanan Nomor 28 Tahun 2015.
“Ya memang enggak tahu saya, ya,” ujarnya kepada wartawan usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (06/02/2017)Adapun pembelian AW 101 diajukan Marsekal Agus Supriyatna ketika menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Kendati telah ditolak Presiden Jokowi pada 2015 silam, TNI AU tetap membeli helikopter AgustaWestland asal Inggris.
Agus berargumen, yang ditolak presiden adalah heli AW101 untuk VVIP. Sementara yang direncanakan dibeli ada 2016 itu difungsikan untuk pasukan tempur dan SAR.“Itu juga yang saya heran, makannya karena saya heran saya kirimkan tim investigasi, supaya saya tidak heran lagi, jadi jelas,” sebut Panglima Gatot.
Kendati sudah mengeluarkan surat untuk menghentikan pembelian heli AW 101, kata Gatot, investigasi tetap berjalan. “Sekarang masih berjalan dengan ketelitian dan kehati-hatian sehingga diputuskan sudah benar,” tegasnya.
Dalam investigasi itu, tim meneliti terkait prosedur dan pengadaan heli tersebut sudah benar atau tidak. “Prosedur pembayarannya bagaimana apakah mencantumkan studi dan lain sebagainya, kemudian apakah itu benar- benar baru atau bekas, yang lama,” pungkas Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.(JPNN)
