Aceh Tamiang, newshanter.com -Bupati Aceh Tamiang, Mursil “Indikasi ini muncul karena ditemukan aliran dana, pihak berwenang mengindikasikan dana ini berasal dari kelompok radikal,” kata Mursil.
Mursil keberatan bila pemerintah daerah dianggap kecolongan pada kasus ini.
Sebab, kata dia, indikasi radikal ini bukan pada ajaran, melainkan pada aliran dana.
Dalam hal ini, Pemkab Aceh Tamiang tidak memiliki hak memeriksa satu per satu keuangan pesantren.
“Tidak ada hak kita di situ, jadi terlalu berlebihan kalu dianggap kita kecolongan,” ungkapnya.
Makanya dia mengusulkan Forkopimda Aceh untuk menyusun regulasi yang membuat pemerintah daerah berhak menelusuri keuangan pesantren.
Hal ini perlu mengingat masih banyak kondisi keuangan pesantren yang belum stabil sehingga rentan disusupi kelompok radikal.
“Tawaran bantuan ini pasti banyak, kalau tidak diawasi, kasihan pesantren yang belum stabil keuangannya. Mereka akan selalu jadi imbas, intinya kita bisa mencegah dini,” kata Mursil.
Atas dasar inilah, Mursil meyakini kalau 54 pesantren di Aceh Tamiang dipastikan masih menganut paham yang sesuai ajaran Islam.(SAG08)
