Palembang, newshanter.com – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ogan Ilir (OI) H Muhsin Abdullah menghadiri rapat koordinasi pupuk subsidi dan penguatan peranan Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (THP) provinsi Sumsel bersama dengan stakeholder lainnya bertempat di Grandballroom Novotel Hotel Palembang,
Dikatakan Sekda kabupaten Ogan Ilir H Muhsin Abdullah, pupuk yang ada subsidi ini di kabupaten OI sesuai harapan Gubernur Sumsel H Herman Deru, kalau bisa memang harus tepat sasaran.
Pupuk yang ada memang kualitasnya memang asli yang sesuai dengan direkomendasikan, jangan sampai bagi perusahaan palsu seperti yang disampaikan Gubernur Sumsel H Herman Deru.
“Kita bersama team nanti siap memantau distribusi pupuk, diharapkan masyarakat petani yang betul-betul petani dapat memanfaatkan pupuk tadi,” ujarnya.
Kemudian, dimana dengan harga yang sudah disubsidi mereka bisa membeli pupuk untuk kebutuhan dalam rangka peningkatan hasil pertanian. Sedangkan untuk data luas lahannya sendiri berada di Dinas Pertanian kabupaten OI, yang jelas kita lahan pertanian itu kita pertahankan.
Dimana kita tidak merubah fungsi, kalau pun sudah berubah fungsi, kita akan mencari lahan yang lain. Karena kita kan sudah ada yang namanya LP2B yakni lahan pertanian produktif berkelanjutan, itukan di kabupaten OI banyak diakibatkan oleh dampak dari pembangunan.
“Seperti adanya pembangunan jalan tol, pembangunan jalan kereta, dan pembangunan infrasturktur yang lain yang merubah lahan pertanian tadi sudah berubah fungsi menjadi bangunan tadi,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, dimana itu akan kita ganti luasannya, kita pertahankan agar lahan pertanian tetap utuh walaupun di pakai. Kita akan cari lahan yang lain yang kosong kita buat untuk masyarakat bertani. Karena kita kan rata-rata petani untuk di kabupaten OI, jadi kita dukung dan support masyarakat yang memangnya basis kehidupannya memang adalah petani.
Kalau selama ini memang ada masyarakat yang ekonominya berada di bawah, untuk membeli pupuk masih ada hambatan. Walaupun disubsidi, karena yang namanya masyarakat hidupnya disana, jadi mengeluarkan uang sedikit basis ekonomi menengah kebawah.
“Tapi ada kerjasama juga dengan pihak perbankan yakni melalui Kredit Usaha Rakyat itu, atau bisa juga pinjam dengan perbankan atau melalui kelompok-kelompok kerjasama,” katanya.
Masih dilanjutkannya, jadi kita pantau nanti kepada pengecer-pengecer, serta kepada Dinas Pertanian kita berharap agar pengelolaan pupuk ini pertanian, ada kelompok petaninya yang betul-betul real, betul-betul petani itu ada kelompok. Bukan hanya segelintir orang mengklaim petani, padahal dia sendiri misalkan, kita usahakan yang memang betul-betul adalah petani.
Team Pengawas memang ada Surat Keputusan, team Pengawas komisi pengawas pupuk ini, Komisi Pengawas dan Pestisida ada. Dimana kalau untuk dikabupaten/kota Sekda untuk ketuanya, anggotanya sendiri adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Kepala Dinasnya sendiri adalah sebagai Wakil Ketua atau Ketua Harian.
“Intinya pupuk ini sudah banyak dibantu dari Provinsi subsidi, tapi jangan sampai kemasan yang di siapkan tadi tidak pas lapangan dan tidak sesuaikan,” imbuhnya.
Ditambahkannya, jadi disesuaikan dengan jenis tanaman dan pupuknya, ya pupuk-pupuk tentunya pupuk tanaman-tanaman untuk palawija, pupuk cabai, pupuk tomat, dan pupuk bawang, pupuk-pupuk yang tanaman yang cepat panen itu yang itu yang diberikan bantuan.
Kita akan memperketat pengawasan, dengan hadirnya kita disini dalam acara ini, dilapangan nanti agar lebih ketat lagi dan kepada para distributor-distributor kita harapkan agar melaksanakan ini dengan cara yang benar.
“Dimana ini diatur juga didalam Undang-Undang, yakni dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, ada sanksi makanya disini ada Forkompinda yang diundang didalam acara ini, dan ini perlu dikawal, terutama dari sisi distribusinya,” bebernya.(ton)
