PEKANBARU – Newshanter.com
Acara nonton bareng (Nobar) Projo Riau , debat perdana capres cawapres, yang digelar oleh tim kemenangan daerah (TKD) Jokowi – Ma’ruf di Gedung Laena Center di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, tampak dipadati relawan TKD dan masyarakat Kamis 17/1/2019 malam.
Sebelum acara nobar dimulai, Ketua Projo Riau, Sonny Silaban St, mengatakan,” debat perdana ini merupakan ajang pembuktian kerja nyata Jokowi selama ini.
“Ini menjadi pembuktian, dan penjelasan kepada seluruh rakyat Indonesia, kerja nyata apa yang telah dilakukan Pak Jokowi selama ini,” jelas Sonny saat menghadiri acara nobar debat capres cawapres di Pekanbaru .”kamis malam.
Di tambahkan..
Selain itu, ia meyakini pasangan capres cawapres nomor urut satu ini mampu menjawab pertanyaan soal hukum, hak asasi manusia (HAM) dan terorisme dengan baik, Saya yakin, beliau mampu menjawab pertanyaan yang diajukan,” paparnya kepada wartawan.
Diwaktu yang sama..
Politisi Partai Golkar Idris Laena juga mengatakan”, jawaban yang diberikan pasangan capres cawapres nomor urut 01, Jokowi – Ma’ruf lebih realistis, sehingga mudah dilaksanakan.
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi – Ma’ruf di Riau ini mengatakan, dari sesi pertanyaan pertama dan kedua, sudah terlihat bahwa jawaban pasangan nomor 01 lebih implementatif dibandingkan pasangan nomor urut 02, Prabowo – Sandi.
“Bukan hanya karena saya ketua TKD Jokowi, tapi sebagai warga negara juga. Saya melihat jawaban dari pasangan 01, Jokowi – Ma”ruf lebih realistis. Lebih implementatif dari pasangan 02 yang menurut saya lebih banyak narasi yang sifatnya baru menduga,” katanya disela-sela acara nobar debat capres cawapres di Gedung Laena Center, Kota Pekanbaru, juga mengungkapkan kepada wartawan malam itu.
Sambungnya lagi..
Sebagai contohnya, ia menyebutkan, saat kedua pasangan calon (Paslon) menjawab pertanyaan soal hukum.
“Misalnya, masalah tumpang tindih peraturan daerah (Perda), pasangan 02 menyatakan akan mengatasinya dengan melibatkan pakar-pakar. Padahal dalam prosedur penyusunan hukum kita, pakar itu dilibatkan ketika hukumnya akan disusun,” papar politisi asal Indragiri Hilir (Inhil) tersebut.
Sementara, lanjut Idris, yang dimaksudkan pertanyaan tadi itu ialah situasi ketika DPR RI membuat undang-undang, tetapi DPRD di provinsi maupun kabupaten juga membuat Perda yang sama.
“Itulah tumpang tindih Perda. Nah, Pak Jokowi kan menyatakan, perlu adanya pusat legislasi nasional yang mengharmonisasi. Jadi ketika pusat buat peraturan, dan daerah juga buat, maka harus diharmonisasikan oleh pusat legislasi nasional,” tutupnya.
Editor JackNho.
