BUKITTINGGI.Newshanter.COM— Aksi Demo unjuk rasa pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei,di Bukitinggi berjalan lancar.Dalam aksinya itu mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Bukittinggi (Komabi), minta Presiden Jokowi mundur.
Demo dilakukan mahasiswa di halaman DPRD Bukittinggi, Rabu (20/05/2015), mahasiswa Bukittinggi menilai, berbagai kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi-JK dari sektor ekonomi hingga sektor pendidikan di negeri ini membuat rakyat Indonesia semakin kesulitan dan bingung menghadapi realita hidup di negeri ini.
Mahasiswa yang beraksi dengan symbol menutup mulut dengan lakban itu mencontohkan, dari kebijakan menaikan dan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak 17 November 2014 hingga sekarang membuat seluruh rakyat Indonesia merasakan dampak yang menyulitkan kehidupan.
Kebijakan kenaikan BBM membuat janji-janji politik yang disampaikan Jokowi-JK sewaktu kampanye dinilai tidak terbukti sama sekali, bahkan bertolak belakang dari semua janji-janji tersebut. “Barangkali kita bisa mengatakan Jokowi-JK tidak memiliki mimpi-mimpi indah untuk negeri ini atau Jokowi-JK hanya memiliki mimpi indah untuk diri mereka sendiri. Tragis,” teriak Koordinator Lapangan, Afdhal Dinil Haq dalam guyuran hujan, di hadapan rekan-rekannya.
Sementara di Padang, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Universitas Andalas melakukan aksi serupa di luar pagar halaman DPRD Sumbar. Ada delapan tuntutan yang mereka suarakan dalam aksi tersebut, di antaranya, meminta pemerintah segera menstabilkan kondisi perekonomian, nasionalisasi aset negara, meninjau kembali penerapan mekanisme harga BBM, perbaiki sistem pendidikan di Indonesia sehingga tidak ada masalah lagi, menyelesaikan konflik antar lembaga penegak hukum, menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu, perombakan (resuffle) kabinet, dan terakhir meminta Jokowi berhenti sebagai petugas partai.
Ketua BEM KM Unand Reido Deskumar mengatakan, mewakili masyarakat di Sumatera Barat pihaknya menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja Jokowi-JK yang berujung pada kesengsaraan rakyat. Komunikasi yang buruk antar kementerian, perilaku pejabat kementerian seperti Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merugikan masyarakat.
“Kami meminta Jokowi segera merombak kabinetnya, terutama Kementerian ESDM lebih dulu. Karena ulah kementerian ini yang mempertahankan pengelolaan Blok Mahakam dan PT Freeport telah membuat Indonesia tidak bisa menikmati asetnya. Sehingga tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk rakyat Indonesia,” ucap Reido.
Ketegangan sempat terjadi, ketika hanya dua orang anggota DPRD Sumbar yang bisa menemui mahasiswa. Sisanya, sebanyak 63 lagi sedang melaksanakan kunjungan kerja komisi ke daerah.
“Kami minta maaf, karena tidak semua anggota dewan bisa hadir. Hal ini bertepatan dengan kegiatan komisi yang dilakukan pada hari yang sama dan sudah terjadwal,” kata Aristo Munandar dari Fraksi Golkar didampingi Sultani dari Fraksi PKS.
Terpisah, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko saat member Kuliah Umum di Unand mengimbau mahasiswa di seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik. Menurutnya, terjaganya stabilitas keamanan dan politik memengaruhi terjaganya stabiltas ekonomi.
“Ada tiga faktor yang bisa membuat sebuah negara menjadi maju, yakni terjaganya stabilitas keamanan, ekonomi dan politik. Apabila stabilitas keamanan dan politik terganggu, stabilitas ekonomi juga terganggu, karena investor dari luar negeri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, tidak mau masuk,” tutur Moeldoko, di Convention Hall, Unand, Selasa (20/05/2015).
Dalam kunjungan itu, Moeldoko datang bersama rombongan, yakni Asrenum, Asops, Aspers, Aslog, Aster dan Askomlek Panglima TNI. Kuliah umum itu diikuti oleh rektor dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di provinsi ini, seperti UNP, IAIN Imam Bonjol Padang, dan sebagainya.
Ia berpandangan, apabila kekuatan kebebasan demokrasi membesar, bisa melemahkan stabilitas keamanan. Seharusnya, demokrasi berjalan di antara yang dinginkan rakyat, namun juga bisa menjaga stabilitas keamanan.
“Apabila stabiltas ekonomi terjaga, hal itu bisa menumbuhkan ekonomi kita. Jika ekonomi suatu Negara kuat, maka kekuatan militernya juga akan kuat,” ujarnya.
Menanggapi ini, pengamat komunikasi dari Unand, Yesi Puspita berpandangan, Moeldoko memberikan kuliah umum ke Unand atau perguruan tinggi lain di Indonesia, karena selain memberikan wawasan kebangsaan, juga untuk meredam potensi demonstrasi yang mungkin dilakukan secara anarkis oleh mahasiswa. Sebab, beberapa bulan belakangan, beradar informasi bahwa mahasiswa se-Indonesia akan melakukan demonstrasi besar-besaran terhadap presiden.
“Demonstrasi sah-saha saja karena itu disahkan oleh demokrasi. Tapi, demonstrasi tidak boleh anarkis. Mungkin, kuliah umum itu salah satu upaya meredam hal itu,” ujar Yesi saat dihubungi terpisah. (hln/rat)
