Bukittinggi, newshaanter.com -Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kabupaten Agam menggelar rapat koordinasi terkait penanganan drainase guna mengurangi risiko banjir di Kota Bukittinggi. Kegiatan tersebut berlangsung di Triarga pada Selasa, (21/4/26), dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
Sekretaris Daerah Bukittinggi, Rismal Hadi, menegaskan bahwa penanganan drainase harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan lintas wilayah. Hal ini penting mengingat sistem aliran air antara Bukittinggi dan Agam saling terhubung, sehingga diperlukan koordinasi yang kuat untuk menghasilkan langkah konkret dalam menekan potensi banjir.
Menurutnya, salah satu solusi yang dinilai efektif adalah mengurangi debit air yang masuk ke wilayah kota, khususnya dari kawasan Jambu Air, dengan mengalirkannya melalui jalur bypass menuju Batang Tabuo. Rencana pembangunan saluran pengalihan ini menjadi opsi strategis, meskipun pelaksanaannya membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk perizinan dari instansi pengelola jalan nasional.
Selain itu, beberapa langkah teknis yang perlu segera ditindaklanjuti mencakup pengurusan izin penggunaan jalan nasional, penyiapan rekayasa lalu lintas selama proses konstruksi yang diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan, serta peninjauan ulang dokumen perencanaan teknis atau DED agar sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Zefnihan, menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang melalui manajemen air terpadu lintas wilayah. Upaya tersebut meliputi pengendalian aliran air dari hulu, pembangunan kolam retensi, serta penyediaan sumur resapan untuk mengurangi beban air yang masuk ke kawasan perkotaan.
Ia menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan data yang akurat serta sinergi antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, sehingga perencanaan dapat ditinjau dan dimatangkan kembali oleh instansi teknis terkait di tingkat provinsi.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam memperkuat kolaborasi antar daerah demi menciptakan sistem drainase yang lebih efektif dan berkelanjutan di Bukittinggi.(A/M)
