Bukittinggi, newshanter.com – Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar pembinaan statistik sektoral, pencanangan Program Kelurahan Cinta Statistik (Desa Cantik), serta reviu standar layanan BPS Kota Bukittinggi tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Balaikota, Kamis, (16/4/2026).
Kepala BPS Kota Bukittinggi, Abdi Gunawan, menjelaskan bahwa optimalisasi tata kelola statistik sektoral di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi hal penting dalam mendukung pembangunan berbasis data. Selain itu, penguatan Program Desa Cantik juga menjadi bagian dari persiapan menuju pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, data statistik yang berkualitas dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini juga berperan dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait struktur ekonomi masyarakat, karakteristik usaha, hingga perkembangan ekonomi digital,” jelas Abdi.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi yang diwakili Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan, Melfi Abra, menegaskan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Ia menyebutkan, pencanangan Program Kelurahan Cinta Statistik (Desa Cantik) menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Program ini juga memperkuat peran kelurahan sebagai penghasil data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun kelurahan yang ditetapkan dalam program ini meliputi Kelurahan ATTS, Tarok Dipo, dan Kayu Kubu. Setelah pencanangan, kegiatan dilanjutkan dengan pengukuhan Agen Statistik dari masing-masing kelurahan sebagai upaya memperkuat pengelolaan serta pemanfaatan data di tingkat lokal.
Pemerintah Kota Bukittinggi berharap melalui program ini, kualitas data di tingkat kelurahan semakin meningkat sehingga mampu mendukung kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (A/M)
