Palembang, newshanter.com– Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan provinsi Sumsel menghadiri kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral pengamanan pemilihan umum (pemilu) tahun 2023-2024 yang dipusatkan di grand balroom Santika Premiere Hotel Bandara Palembang, Senin (9/10/2023).
Turut hadir didalam acara tersebut Kepala Dishub provinsi Sumsel Ari Narsa JS, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Aris Saputra, Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel dalam hal ini yang mewakili Kepala Polda Sumsel diwakili Wakil Kepala Polda Sumsel Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) M Zulkarnain, SIK.,MSI, , Karo Ops Polda Sumsel melalui kepala bagian pembinaan operasi Polda sumsel AKBP Erwin,SH Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel Amra Muslimin, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi Sumsel, dan undangan lainnya.
Dikatakan Wakapolda Sumsel Birgjen Pol M Zulkarnain, SIK.,MSI dimana Polda Sumsel bakal menekan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu 2024, dimana untuk daerah rawan dan tidak rawan pemilu itu sudah ditentukan oleh Bawaslu pusat. Kita juga akan melihat indeks kerawanan pemilu. Kita lihat apa penyebabnya, kalau masalah wilayah yang sulit dijangkau tentunya kita akan mengedepankan wilayah perairan seperti Banyuasin kita akan tempatkan Kepolisian Angkatan Air (Polair) untuk distribusi surat suara dan kotak suara.
Untuk tapal batas bagaimana penyelesaian tapal batas tersebut sehingga pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu benar-benar untuk melayani masyarakat yang ada di situ. Jadi jangan sampai satu keluarga, tapi saat dia terpisah TPSnya tapi dijadikan satu TPS.
“Kita diperintahkan oleh Markas Besar Kepolisian Daerah (Mabes Polri) untuk melihat kerawanan. Sehingga kita yang menentukan pola pengamanan jumlahnya tergantung daripada situasi di lapangan dan geografis,” ujarnya.
Kemudian, untuk Banyuasin itu rawan karena masalah di perairan yang sulit dijangkau, dan juga kemudian mengenai masalah tapal batas sehingga masalah administrasi. Daerah rawan konflik akan menjadi perhatian kami. Daerah yang rawan di setiap kabupaten kota ada pola pengamanannya tentu beda .Semua kabupaten kota itu jadi perhatian kita. Karena satu permasalahan saja bisa menyebabkan proses pemilu ini menjadi terganggu dan dianggap tidak berhasil.
Sehingga pola pengamanan tetap semua akan kita perhatikan, kalau untuk netralitas Polri, Insya Allah pihaknya netral, karena ada sanksi kode etik. Pemilu sebelumnya ada yang ditindak, ada yang diproses ada yang salah berucap, ada yang salah bertindak.
“Dari indikasi pasangan calon ada tiga nih kalau ada angkatan dia di pendidikan 1, 2 atau 3 itu jangan dipakai dulu sampai pemilu selesai. Takutnya foto bersama dengan angkatannya nanti dianggap mendukung salah satu calon bisa jadi multitafsir,” ungkapnya.
Begitu juga disampaikan Karo Ops Polda Sumsel melalui kepala bagian pembinaan operasi Polda Sumsel AKBP Erwin, S.H mengatakan, saat ini melaksanakan rapat lintas sektor ini terkait dengan pemilu. Karena pemilu dilaksanakan di tahun 2004, dan di tahun 2023 ada tahapan salah satunya adalah kampanye.
Tadi saya sudah jelaskan di tanggal 28 November sampai 31 Desember 2023 nanti juga ada lanjutannya mungkin wartawan sudah banyak yang tahu tahapan itu. Yang ini kita bahas di tahun 2023 pos anggaran yang kita miliki.
“Sebelumnya juga sudah ada wartawan yang diundang untuk menyiarkan latihan pra operasi yang kita laksanakan di tanggal 2. Kemudian ada kegiatan lain yang memang kita diminta untuk melibatkan wartawan supaya melalui beberapa kegiatan sudah awal besok ada Focus Group Discussion (FGD),” katanya.(ton)
