Palembang,newshanter.com – Guna menyerap dan menyalurkan aspirasinya sebanyak, 6 Orang Anggota DPRD Sumsel melakukan reses dengan mengunjungi Marketing Operation Region (MOR) II Sumbagsel bertempat di Gedung Mesran Pertamina Plaju Palembang, Rabu (25/08/2021).
6 Orang Anggota DPRD Sumsel Dapil Palembang I yang dikomandoi oleh, Hj. Anita Noeringhati yang juga Ketua DPRD Sumsel yang berasal dari Partai ( Golkar), dengan beranggotakan yakni:
1. Prima Salam dari Partai ( Gerindra).
2. Khairul Mardiah ( Demokrat). 3. Dedi Sipriyanto (PDI-P).
4. H. Kartak (PKB).
5. Mgs. H. Syaiful Fadli(PKS).
Koordinator Reses Hj. Anita Noeringhati SH. MH ketika diwawancarai usai melakukan reses ke Pertamina MOR III mengatakan bahwa Kami dari DPRD Sumsel melakukan reses ke Pertamina MOR III untuk kali pertama adapun tujuan reses ini adalah ingin tahu apa yang menjadi keluhan masyarakat karena distribusi solar di Sumsel ini ternyata memang yang subsidi yakni ada kuota- kuota nya yang sudah diatur oleh BPH MIGAS kepada Pertamina untuk disalurkan kepada Pemilik SPBU, sehingga untuk permintaan bbm bersubsidi berapa pun akan disiapkan oleh Pertamina.
Pada prinsipnya dalam hal ini kami dari DPRD Sumsel tentunya sangat mendorong bagaimana distribusi bbm ini bisa maksimal dikarenakan begitu pendistribusiannya maksimal semua pemilik SPBU bisa minta suplai ke Pertamina.
Hal tersebut dijelaskannya bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel akan sangat diuntungkan apabila kuota BBM di Provinsi Sumsel pendistribusiannya maksimal karena pendapatan berupa pajak jelas dapat kita terima sebagai salah satu sektor pendapatan PAD kita dapat semakin meningkat.
Dalam diskusi yang berlangsung selama kita di sini. tadi banyak beberapa persoalan yang ingin kita ketahui salah satunya adalah CSR yang disalurkan oleh Pertamina ke mana saja.
Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa CSR dari pertamina ternyata disalurkan untuk beberapa program yang mana program ini diberikan kepada pelatihan- pelatihan kepada masyarakat agar mereka dapat berwirausaha sendiri selain itu juga ada program kredit ringan dari Pertamina.
Kemudian dirinya juga menjelaskan bahwa mengenai mekanisme untuk penyaluran dana CSR dari Pertamina dijelaskannya bahwa DPRD Sumsel saat ini tengah berkoordinasi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan CSR PERTAMINA hal tersebut nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang ada di sekitar.
Ketika disinggung mengenai adanya Kelangkaan Gas Elpiji 3 kg, Politisi Golkar ini mengatakan bahwa tadi sempat dibahas bahwa di masa pandemi ini kebutuhannya di tiap Kabupaten dan Kota itu meningkat sehingga nanti apabila ini memang harus disuplai maka kita akan minta kepada Kepala Daerah yang ada di Sumsel agar dapat mengajukan penambahan kuota ke BPH MIGAS, jelasnya.
Anita menghimbau kepada masyarakat bahwa pada masa pandemi adalah keadaan serba sulit di mana seluruh elemen baik itu, Perusahaan, Pemerintah maupun Legislatif.
Saat ini kita benar benar masih dalam keadaan susah.
Dirinya mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, disiplin sehingga kita dapat melalui badai pandemi ini dengan landai sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti sediakala.
Ditempat yang sama, Unit Manager Comunication & Relation MOR Umar Ibnu Hasan mengatakan bahwa dari hasil reses DPRD Sumsel ini kami menyambut baik kunjungan ini artinya hal ini merupakan hal positif karena menyangkut kepentingan rakyat.
Sedangkan untuk kuota BBM di Provinsi Sumsel dirinya mengatakan bahwa kuota BBM tersebut sudah diatur oleh BPH MIGAS karena kebutuhan BBM di Sumsel cukup banyak jadi kita suplainya sesuai ketentuan dari BPH MIGAS, terangnya.
Sedangkan untuk kelangkaan gas elpiji sendiri diakuinya bahwa sejauh ini pantauan di lapangan belum ada informasi di masyarakat tentang perihal tersebut.
Namun dijelaskannya juga bahwa untuk HET ( Harga Eceran Tertinggi) dirinya menyebutkan bahwa Pangkalan yang menyalurkan gas elpiji dari Pertamina adalah Pangkalan yang memiliki ciri ciri seperti memiliki, Plang berwarna hijau serta mencantumkan nomor registrasi dan mencantumkan nomor kontak Pertamina kemudian juga mencantumkan harga HET nya apabila ada tanda seperti itu maka hal tersebut merupakan pangkalan resmi, terangnya.
Dikatakannya bahwa apabila ada pangkalan resmi yang menyalurkan gas elpiji melebihi HET maka pihak Pertamina tidak segan-segan dalam memberikan sanksi.
Dijelaskannya bahwa sanksi yang terberat apabila ada pangkalan resmi yang menyalurkan gas elpiji melebihi HET maka pihak Pertamina akan memberikan sanksi PHO.
Kemudian dirinya menegaskan serta menghimbau kepada masyarakat bahwa apabila ada pangkalan resmi yang menyalurkan gas elpiji kepada perorangan melebihi HET maka laporkan saja ke layanan telepon 135, laporan tersebut akan kami tindaklanjuti, tegasnya.
Sementara untuk penyaluran CSR PERTAMINA sendiri akan kita koordinasikan lagi dengan berbagai pihak terutama Pemda dan DPRD, jelasnya. (red)
