SUMBAWA-Newshanter.com.Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng dalam rilisnya yang dikirim kepada wartawan menyebutkan Luar bisa besarnya dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk bangun mega proyek infrastruktur. Tapi semuanya telah menghasilkan infrastruktur katanya, yang hanya ada di televisi dan koran koran pendukung pemerintah.
Lanjut Daeng sapaan akrab mantan ketua Jaminan Advokasi Tambang (Jatam) Regio NTB itu menyebutkan jika Dana APBN Secara keseluruhan yang telah dikeluarkan tahun 2014 pemerintah mengalokasikan Rp 139 triliun, tahun 2015 senilai Rp 209 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 227 triliun dan tahun 2107 sebesar Rp. 346 triliun. (Sumber, PWC)
Lebih lanjut dikatakan Daeng Jumlah dana pajak rakyat yang telah diberikan pemerintahan Jokowi untuk mega proyek infrastruktur secara keseluruhan mencapai Rp. 921 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk penyertaan modal negara melalui BUMN.
“Kemana uang uang ini mengalir. Faktanya tidak ada infrastruktur bernilai ribuan triliun yang dibangun pemerintah? Sementara infrastruktur dikerjakan dengan cara swastanisasi,”ungkap Daeng sapaan akrabnya (2/4/2017).
Dijelaskan Daeng sebagai contoh Infrastruktur semua dibangun swasta. Di jakarta MRT dibangun swasta Jepang, LRT dibangun dana swasta pinjaman, Monorel kontrak dengan china tapi gagal, kereta cepat kontrak dengam china juga gagal.
Jadi kemana dana infrastruktur dari APBN ribuan triliun yang dikeluarkan oleh Pemerintan Jokowi. Menguap ke kantong kantong penguasa? Atau menjadi keuntungan para taipan yang menguasai proyek ini? Atau ditabung untuk persiapan pemilu 2019.
Padahal penggunaan APBN untuk memenuhi ambisi Pemerintah Jokowi telah membawa dampak dicabutnya subsidi untuk rakyat. Akibatmya kemiskinan meningkat dan ketimpangan ekonomi kian,”kata Daeng.(rel/Hermansyah Idris).
