WAY KANAN, Newshanter.com –
Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya – Ali Rahman, protes keras rencana DPD. RI. Bustami Zainudin yang akan melaksanakan diskusi publik dengan tema ‘Berani Korupsi Pasti Aman’.
Sebelumnya beredar dibeberapa media online yang diunggah di laman group Way Kanan. Senator DPD. RI. Bustami Zainudin, yang dihubungi via WhatsApp oleh awak media. Sabtu 17/10/2020.
Mengutip dari isi berbagai media online yang dilansir dan diunggah di grup Way Kanan, Suami dari Rina Marlina Calon Wakil Bupati Way Kanan pada Pilkada 09 Desember 2020 mendatang itu.
Dia (Bustami) mengatakan, akan melaksanakan diskusi dengan tema ‘Berani Korupsi Pasti Aman’
diskusi publik itu bertepatan dengan waktu reses nya, dan ia (Bustami) pula sudah menghubungi ketua KPK untuk meminta salah satu anggota KPK untuk menjadi narasumber dalam diskusi publik nya, di Bumi Ramik Ragom tersebut.
Selain salah satu dari anggota KPK. RI. Bustami juga menjelaskan pada penyelenggaraan diskusi publik itu, akan mengajak masyarakat dan mahasiswa. Terangnya.
“Selain sebagai pengawas di daerah, saya juga akan memberikan penyuluhan tentang Korupsi bagi masyarakat Lampung khususnya Masyarakat Way Kanan .” Tutup Bustami.
Pasca beredarnya berita itu juga,
mendapat protes keras dari Gindha Ansori selaku Tim Hukum, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waykanan Raden Adipati Surya – Ali Rahman.
Seperti yang dilansir berbagai media online dilaman Facebook dan group Way Kanan, Minggu 18/10/2020.
Gindha Ansori memandang diskusi publik yang akan dilaksanakan Bustami Zainudin itu diduga bentuk provokasi antar pendukung pasangan calon di Way Kanan.
“Dengan memplesetkan Tagline dari calon nomor urut dua, Pak Bustami diduga sudah masuk rumusan dalam upaya provokasi dan dipastikan ini akan memantik konflik di tengah masyarakat sedang dalam tahapan Pilkada,” kata Gindha, Minggu 18-10-2020.
Selain itu, Gindha juga menilai hajad diskusi publik yang akan dilaksanakan Bustami diduga tidak selaras dengan Instruksi Kapolri yang tertuang dalam surat telegram nomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020 ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Beber Gindha.
“Pada intinya instruksi tersebut dibuat untuk mewujudkan profesionalitas dan netralitas, menghindari konflik kepentingan, serta mencegah lembaga dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu,” jelasnya.
Dia menyebutkan, rencana Bustami juga diduga bertentangan dengab Peraturan DPD. RI. Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Dalam Bab IV mengenai Kode Etik Pasal 5 huruf e, f, i, j, k, l, m, o, p, q dan t disebutkan bahwa setiap anggota wajib mematuhi etika dan perilaku, mampu mengendalikan diri dalam setiap ucapan, sikap dan perilaku guna menjaga perasaan orang lain. Lalu, bersikap rasional dalam mengemukakan pendapat, memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi dan aspirasi masyarakat dan daerah, memiliki sikap empati dan simpati terhadap situasi masyarakatdan daerah, bersikap adil dan bijaksana dalam memperjuangkan amanat rakyat. Jelasnya.
(Dam)
