JAKARTA,NEWSHANTER.COM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta penerapan sistem token pulsa listrik dikaji ulang lantaran ketersediaan yang minim dan harga yang yang lebih mahal karena biaya administrasi.
Rizal dalam rapat koordinasi tentang listrik di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (07/09/2015) mencontohkan ada banyak keluarga yang masih memiliki anak yang harus belajar pukul 20.00 tapi pulsa listrik habis tiba-tiba dan kesulitan mencari pulsa tersebut.
“Masalah kedua, saat mereka beli pulsa Rp100.000, listriknya hanya Rp73.000. Kejam sekali itu 27 persen disedot oleh ‘provider’, ada mafia,” katanya
Menurut Rizal, dibandingkan dengan pulsa telepon yang sudah tersedia di mana-mana dan biaya administrasi yang tidak mahal, pulsa listrik dinilai benar-benar telah dimonopoli.”Kalau pulsa telepon, kita beli Rp100.000, kita bayar Rp95.000, itu uang muka kita istilahnya,” katanya.
Menurut Rizal, rakyat diwajibkan menggunakan token pulsa listrik lantaran ada monopoli di perusahaan listrik itu di masa lalu Oleh karena itu, ia meminta agar tidak boleh ada lagi monopoli sistem tarif listrik. Ia juga meminta agar biaya administrasi pulsa listrik maksimal hanya Rp5.000 sehingga tidak memberatkan rakyat.
“Kami minta, pertama tidak boleh ada monopoli, jadi rakyat harus punya dua pilihan yaitu mau ikut meteran atau pulsa. Kedua, kalau pulsa Rp100.000, maksimal biaya (administrasi) adalah Rp5.000 sehingga dia membayar listrik Rp95.000. Kami mohon ini segera dilakukan,” katanya.
Seperti dikutip dalam situs PLN, besaran pulsa listrik (listrik pintar) antara golongan berbeda-beda. nilai Rp 100.000 untuk beli pulsa listrik untuk golongan rumah tangga 450-900 volt ampere (VA) dengan golongan 1.300 sampai 3.500 VA nilai kilo Watt hour (kWh) atau pulsa listriknya pasti berbeda-beda. Karena tarifnya berbeda-beda, tarif 2.200 VA bahkan yang 3.500 VA jauh lebih mahal dibandingkan golongan 1.300 VA.
Dalam transaksi pembelian pulsa listrik, ada potongan biaya administrasi, ada juga biaya PPJ yang masing-masing daerah berbeda-beda. Besaran biaya PPJ pun berbeda-beda ketika membeli pulsa listrik Rp 100.000-Rp 1.000.000.
Bagaimana bila malam hari kehabisan pulsa listrik?
Sistem pulsa listrik PLN, bila pulsa tersisa hanya 5-20 kWh, maka pada meteran listrik akan bunyi alaram (bip-bip), alaram ini akan terus berbunyi terus selama pulsa listrik tidak di isi dan sisa pulsanya cukup untuk satu-dua hari penuh. Sehingga masyarakat punya waktu untuk mengisi pulsa.
Susahkah membeli pulsa listrik?
Saat ini PLN memudahkan masyarakat untuk mengisi pulsa listrik, bisa di koperasi, bisa di ATM di banyak bank, bisa melalui provider telekomunikasi, sampai di minimarket.
Direktir PLN Membantah Tundingan itu
Sementara itu Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basyir langsung bereaksi mendengar tudingan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli soal dugaan praktik mafia di bisnis listrik prabayar.
Dia membantah nilai manfaat dari listrik prabayar lebih kecil dari nilai isi harga beli karena ulah mafia, tetapi murni karena perhitungan administrasi dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dibebankan ke pelanggan listrik.
Menurutnya, banyak rakyat kecil pengguna listrik prabayar harus menanggung beban administrasi lebih mahal karena ketidakmampuan mereka membeli pulsa (token) listrik dengan nominal besar. Akibatnya, akumulasi biaya administrasi dan PPJ menjadi lebih besar untuk beberapa kali transaksi isu ulang yang dilakukan.
“Memang kadang-kadang masyarakat yang miskin sekali ini untuk bayar Rp 100 ribu dia beli dua tiga kali,” kata Sofyan.
Mantan Dirut BRI itu menegaskan PLN akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna menindaklanjuti instruksi Menko Maritim. “Kami harus melakukan pengkajian dengan Kementerian ESDM, saya pikir itu hal yang sangat urgent dimana kita bisa perbaiki sehingga beban masyarakat akan semakin lebih ringan,” tutur Sofyan.(DTC/NHO)
