Palembang -Newshanter.com. Dalam menciptakan transparansi dan kemudahan pelayanan menuju Palembang Emas 2018, Pemerintah Kota Palembang meresmikan penggunaan Sistem Informasi Pegawai Daerah (SIPD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP). Kedua aplikasi ini merupakan revolusi yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang.
Launching SIPD dan e-SAKIP dilakukan oleh Sekda Kota Palembang Harobin Mustofa bersama Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Prof DR Diah Natalisa MBA, Direktur Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bajoe Loedi, Ketua DPRD Kota Palembang H Darmawan SH, Jumat (8/12/2017), di ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang.
Sekda Kota Palembang Harobin Mustofa, dengan penerapan teknologi akan dapat mempengaruhi dan memicu sistem yang revolusioner. SIPD yang dilaunching dapat mendukung kelancaran dalam sistem kepegawaian yang efektif dan efisien dalam mendukung Palembang Smart City.
Pemerintah Kota Palembang juga menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP). Aplikasi ini bertujuan untuk mempublikasikan data perencanaan dan perkembangan pelaksanaan program dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai upaya mewujudkan pemerintah Kota Palembang yang transparan. Aplikasi ini memuat data perencanaan strategis, progres program, data kepegawaian, serta data lain yang berkaitan dengan kinerja OPD.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, perlunya penyederhanaan urusan administrasi di setiap urusan pemerintahan. Pengembangan aplikasi SIPD bertujuan untuk penyederhanaan serta kemudahan urusan di bidang kepegawaian.
SIPD mengelola data 12.528 pegawai di pemerintahan Kota Palembang. Dengan SIPD ini diharapkan seluruh urusan kepegawaian akan lebih mudah dan cepat.
Sementara itu Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Prof DR Diah Natalisa MBA, penerapan SIPD dan e-SAKIP akan ada kemudahan dalam prosea kepegawaian dan SAKIP.
Pelaksanaan SIPD hendaknya memudahkan proses administrasi kepegawaian yang tepat waktu. Sehingga hak pegawai dapat dipenuhi sebagai penghargaan atas kewajiban yang telah dilakukan.
“Harapan saya launching ini dapat meningkatkan layanan yang efektif kepada kalangan internal, untuk kemudian meningkatkan pelayanan publik,” ujarnya.(Rel/01)
