Jakarta – Newshanter.com,-Ikatan Keluarga Alumni IPDN mengecam Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok. Pangkal musababnya, pernyataan Ahok yang mengusulkan ke Jokowi agar IPDN dibubarkan. Ahok beralasan sekolah IPDN, masuknya dan tesnya tak jelas, demikian juga lulusnya.
“Saya mewakili para alumni IPDN, menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar IPDN dibubarkan. Kami cukup kaget, ada seorang gubernur, sampai melontarkan usul pembubaran IPDN,” kata Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Arief M Edie, Senin (7/9/2015).
Arief menilai, Ahok mungkin tidak mengetahui, serta paham jejak sejarah berdirinya IPDN. IPDN sudah ada sejak zaman Soekarno. Bahkan, Bung Karno sendiri yang meresmikan berdirinya sekolah pamong praja tersebut.
“Kami sangat menyayangkan Ahok sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu. Meski begitu, itu adalah hak seorang Ahok, berpendapat dan mengusulkan pembubaran IPDN. Tapi, sebagai alumni IPDN, kami sangat kecewa dan terluka dengan pernyataan itu,” tutur Arief.
Bahkan, lanjutnya, tak hanya itu, lulusan IPDN tersebar sampai level terendah pemerintah. “Menjadi camat atau lurah. Banyak yang bertugas di pelosok, bahkan perbatasan. Dan sepengetahuan kami, banyak kepala daerah, baik itu gubernur, bupati atau wali kota yang merasa puas dengan kinerja para alumni IPDN,” tukasnya.
“Tapi perlu kami tegaskan, jika memang rakyat Indonesia menginginkan IPDN dibubarkan, bagi kami itu tak masalah. Asal memang rakyat yang meminta. Karena faktanya sekarang ini, tidak hanya Provinsi Jakarta yang memakai lulusan IPDN. Namun, semua pemerintahan daerah di Indonesia, memakai lulusan IPDN. Bahkan, tak hanya itu, lulusan IPDN tersebar sampai level terendah pemerintah, menjadi camat atau lurah. Banyak yang bertugas di pelosok, bahkan perbatasan. Dan sepengetahuan kami, banyak kepala daerah, baik itu gubernur, bupati atau wali kota yang merasa puas dengan kinerja para alumni IPDN,” pungkasnya.
Sebelumnya, Basuki menyatakan telah mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden. Hal itu diungkapkan Basuki ketika melantik 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (04/09/2015).
“Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, ‘Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja, Pak.’ ‘Untuk apa ada sekolah IPDN?’ saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana, itu hanya pembekalan korps,” kata Basuki.
Menurut Basuki, untuk menghasilkan pegawai negeri sipil (PNS) yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Ditambahkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik.(DTC/NHO)
