SUMBAWA-Newshanter.Com,Sebulan yang lalu Lembaga Bantuan Hukum Samawa (LBHS) melaporkan dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di tubuh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 ke Kejaksaan Tinggi NTB. Kusnaini,SH Direktur LBHS menyerahkan beberapa dokumen dan data penting kepada tim Kajati NTB.
Setelah dilaporkan seminggu kemudian tim dari Kejaksaan Tinggi NTB yang diketuai oleh Kadek Taupan langsung meninjau lokasi di beberapa titik saluran Bendungan Batu Bulan.
Titik pertama yang ditinjau oleh tim Kejati yakni pekerjaan dibelakang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sumbawa. Dari pantau wartawan saat itu terlihat tim mengukur lebar dan kedalaman saluran yang telah dikerjakan.
Berselang 30 menit kemudian tim bergeser ke depan SMP 2 Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Dilokasi tersebut tim yang diketuai oleh asisten 1 Inteljen Kajati NTB Kadek Taufan melihat adanya bangunan saluran yang terputus akibat hantaman terjangan air banjir yang melanda Sumbawa pada 9 Februari 2017 yang lalu.
Dilokasi tersebut Taupan melihat ukuran besi yang digunakan untuk memasang jaringan saluran dibagian kiri pada Bendungan Batu Bulan. Belum genap sembulan tim dari Kajati NTB turun ke Sumbawa Koalisi Pemuda Sumbawa (KIPAS) kembali melakukan aksi massa.
Aksi massa yang dilakukan oleh para aktivis Kipas yakni tentang adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh petinggi di Balai Wilayah Sungai (BWS) NT 1 para proyek perbaikan jaringan bendungan dan embung-embung.
Melalui juru bicara Kipas Roni Pasarani mendesak aparat penegak hukum untuk Memeriksa dan mengadili Kepala BWS.
“Kami minta Polisi dan Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala BWS. Karena diduga terindikasi korupsi,”ungkapnya kepada awak media (13/3/2017).
Rony menduga keterlibatan Kepala BWS dalam proses tender untuk memenangkan perusahaan tertuntu sudah terjadi sejak lama. Maka dari itu ini merupakan pintu masuk Polisi dan Kejaksaan.
Selain itu juga Rony tegaskan ada beberapa pembangunan saluran dan embung yang diduga dijadikan sarang korupsi oleh Kepala BWS antara lain Bendungan Batu Bulan (Moyo Hulu), Bendungan Mama (Lopok), Bendungan Tiu Kulit (Maronge) dan satu lagi bendungan di Kecamatan Lunyuk.
Ditambahkan Rony jika hal ini tidak bisa dilaksanakan oleh penegak hukum maka dirinya bersama aktivis Kipas akan melakukan pemboikotan terhadap seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh BWS pada tahun ini.
Selain itu juga Rony juga mengancam jika seluruh apa yang ia sampaikan tidak dipenuhi oleh penegak hukum maka dirinya bersama teman-teman dan gerakan lainnya yang anti korupsi akan melaporkan hal yang sama kepada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).
Seperti diketahui Bendungan Batu Bulan memiliki panjang jaringan sekitar ribuan kilometer. Dalam perjalanannya beberapa titik saluran mengalami perembesan. Sehingga tekanan air yang mengalir dari hulu ke hilir jaringan bendungan batu bulan tersebut susah untuk mengalir akibatnya petani dibagian hilir saluran BBB tersebut selalu kesulitan air.
Meski hal ini terjadi anehnya, BWS terus meminta anggaran melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang bersumber dari APBN tersebut agar jaringan ditempat tersebut dilakukan perbaikan jaringan irigasi. Padahal beberapa Desa di Kecamatan Moyo Utara Sudah hampir 10 tahun ini belum pernah menikmati air dari Bendungan Batu Bulan (BBB) tersebut. (Hermansyah Idris).
