Muba, Newshanter,Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III rapat ke-2 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran (TA) 2015, Kamis (29/10).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Muba Aidil Fitri SE dan dihadiri Bupati Muba H Pahri Azhari, Sekda Muba Drs H Sohan Majid MM, para Asisten,Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, dan FKPD.
Dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yulisman SH menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Keuangan RAPBD-P tahun anggaran 2015 yang telah disampaikan oleh Bupati Muba H Pahri Azhari pada Rapat Paripurna Masa Persidangan III rapat ke-1 tanggal 28 oktober yang lalu, dimana secara garis besar disampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan (RAPBD-P) tahun anggaran 2015, sebesar Rp 2.601.478.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp.13.840.743.751,94 atau naik 0,53 % dari APBD Induk Rp 2.587.637.256.248,06.
selanjutnya Fraksi PAN tersebut dalam pandangan umumnya juga menyampaikan beberapa masukan kepada Pemerintahan Kabupaten Muba, mencakup sektor Pemerintahan umum, Perekonomian, dan sektor Infrastruktur.
“Kami berharap hendaknya dalam melakukan pembangunan fisik Pemerintahan Daerah dapat mempedomani Perda Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) agar pembangunan dapat bermanfaat secara optimal dan tidak mengganggu ekosistem serta daerah hijau,” Ujarnya.
Untuk Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) H Ismail, mengatakan Fraksi PDI Perjuangan sangat mengapresiasi adanya peningkatan di dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muba. Selain itu Fraksi PDI Perjuangan meminta supaya Bupati Muba untuk berkoordinasi dengan legeslatif tentang Pendapatan Daerah agar dapat memaksimalkan PAD dari berbagai sektor.
Kemudian dari Fraksi PKS Iwan Aldes S Sos MSi juga menyampaikan beberapa masukan diantaranya perlunya dibuat sistem penanggulangan terpadu, “Hal ini merupakan sarana memperkuat keamanan masyarakat dengan melibatkan berbagai sektor dalam penanggulangan bencana yang ada. Perlunya sinergiritas semua pihak, Pemerintah Kabupaten Muba, FKPD terkait termasuk pihak perusahaan dan masyarakat,” ungkap Iwan.(Heri Chaniago)
