BUKITTINGGI,Newshanter.com,- — Pj Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek didampingi Ketua DPRD Kota Bukittinggi Benny Yusrial, Kapolres dan Dandim 0304/Agam, meninjau lokasi korban banjir Bukittinggi yang melanda pemukiman warga di kawasan RT 2 RW I Kelurahan Pulai Anak Aia Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Minggu (8/11/2015).
Pj Gubernur merasa terkejut ketika mendapatkan informasi peristiwa banjir yang melanda kota Bukittinggi. Sebab, di luar dugaan Kota Bukittinggi bisa mengalami banjir yang merendam ratusan rumah warga.
Dalam peninjauan tersebut, Reydonnyzar Moenek juga terenyuh dan prihatin melihat korban banjir yang tinggal di rumah tak layak huni dan kawasannya kumuh.
“Sudah 70 tahun Indonesia merdeka, ternyata masih ada warga kita di Bukittinggi yang tinggal di rumah tidak layak huni seperti saat ini,” “ujar Reydonnyzar Moenek seperti dilansir koran Haluan Padang.
Menurut Pj Gubernur, setelah berada langsung di lokasi kejadian dan melakukan integrasi serta menerima masukan dari warga, ternyata kondisi korban banjir itu sangat memiriskan. Warga di RT 2 RW I Kelurahan Pulai Anak Aia ini menempati rumah tidak layak huni yang mereka kontrak Rp250- Rp300 ribu per bulannya.
“Dalam satu rumah ada yang tinggal sebanyak 7 anggota keluarga,” kata Donny.
Secara spontan Reydonnyzar Moenek menelpon Kadis PU dan Bappeda Provinsi Sumbar, untuk bisa memprogramkan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) bagi korban banjir Bukittinggi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Menurutnya, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum mempunyai program pembangunan Rusunawa untuk membantu warga yang bermukim di kawasan kumuh dan tidak layak huni.
“Jika Pemko Bukittinggi bersama masyarakat sepakat untuk pembangunan rusunawa tersebut, maka Pemprov Sumbar siap untuk memfasilitasinya. Kalau soal anggaran bisa kita lobi dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” sebut Reydonnyzar Moenek.
Pj Gubernur mengharapkan kepada Pemko Bukittinggi untuk dapat menyediakan lahan untuk pembangunan rusunawa. Jika ada lahan aset milik pemerintah daerah ataupun provinsi, alangkah baiknya dihibahkan kepada masyarakat untuk pembangunan rusunawa. Sebab selama ini, yang menjadi permasalahan untuk pembangunan tersebut adalah ketersediaan lahan.
Untuk pembangunan rusunawa tersebut tentu juga diperlukan kesepakatan antara Pemko Bukittinggi bersama masyarakat. Sebab jika masyarakat tidak menerima untuk dipindahkan, percuma saja Rusunawa tersebut dibangun.
Terpisah Ketua DPRD Kota Bukittinggi Benny Yusrial mengatakan, terkait dengan dorongan dari Pemerintah Provinsi untuk pembangunan Rusunawa bagi warga korban banjir, pihaknya mencoba untuk melakukan kordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat, terutama masalalah penyediaan lahan.
“Kita sangat mendukung untuk pembangunan rusunawa tersebut. Dan kita akan berupaya untuk mencarikan lahan untuk pembangunannya. Sebab di Bukittinggi ada dua kelurahan yang warganya tinggal di kawasan kumuh dan tidak layak huni yakni Kelurahan Pakan Kurai dan Tangah Sawah,” pungkas Benny. (hln/Nho)
