Solok, NewsHanter.com – Perawat dan Bidan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Natsir milik Provinsi Sumatra Barat yang berada di Kota Solok melakukan aksi mogok kerja terhadap menajemen keuangan Rumah Sakit untuk transparan terhadap pembagian jasa pelayanan, Senin (13/01/20).
Salah satu pedemo yang enggan disebutkan nama nya mengatakan, dilihat dari pengkleman BPJS tidak sama dan tidak relevan dengan yang dikatakan menajemen, pedemo rasa dibohongi selama ini,” ucapnya.
“Mohon jelaskan bagaimana persentase Jasa Pelayanan katanya, ada SK Direktur dan SK Gubenur, pedemo meminta apa iya ada SK tersebut”, tuturnya.
Karena dalam realitasnya jasa pelayanan jauh dari profesional, keadilan dan keterbukaan terkesan terpenuhi manipulasi, ungkapnya.
Selain itu, kami mengingat jumlah bidan dan perawat yang baru hanya tiga puluh orang rasanya tidak masuk akal, terjadi penurunan jasa pelayanan yang sangat dratis, apalagi setelah melihat realeast yang meningkat, lanjutnya.
Tolong kembalikan hak kami sebagian dalam pelayanan lansung kepasien karena JP merupakan jasa pelayanan , bukan jasa pejabat, tambahnya.
Kalau JP dikatakan reword apakah menajemen sebagai pejabat, sudah mendapat tunjangan jabatan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUD M Natsir, Basyir Busnia mengatakan, masalah jasa pelayanan bisa di klarifikasi ke BPJS dan itu ada dasarnya dan rumusnya.
Direktur RSUD M Natsir menambahkan, pihak rumah sakit akan melakukan persuasif terhadap tuntutan para pedomo, bahwa sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada pihak komite.
Sejalan dengan itu, kami akan panggil semua pedemo akan berdialog dan trasparan terhadap apa yang jadi tuntutanya,” tutup Direktur. (Robbie/Oktri)
