Palembang. Newshanter.com. – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Firdaus Komar dan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumsel mengecam keras tindakan menghalangi disertai pengusiran terhadap salah satu wartawan media online ini, pada saat peliputan pemeriksaan pekerjaan pengaspalan jalan Jenderal Sudirman kota Prabumulih oleh Tim BPK Provinsi Sumsel didampingi Dinas Pekerjaan Umum kota Prabumulih, Kamis (30/01/2020) .
“Kita sangat menyesalkan kejadian itu masih adanya tindakan yang menghalang-halangi dan bahkan mengusir wartawan saat mau peliputan, ini jelas melanggar UU Pers dan ini akan kami tindaklanjuti agar tidak terus terjadi hal seperti ini,” tegas Firdaus Komar.
Menurut Firkom, tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik jelas diatur di dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
“Sangat jelas bahwa wartawan dalam melaksanakan tugasnya dilindungi UU Pers No 40 Tahun 1999,” sebut Firdaus, seraya menyatakan pihaknya akan membentuk tim terkait kejadian tersebut.
Lebih lanjut, Firdaus juga mengimbau kepada rekan-rekan wartawan agar selalu mengedepankan etika sopan santun dalam melaksanakan tugas profesinya sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Jurnalistik serta professional.
“Karena itulah panduan kita dalam melaksanakan tugas sebagai wartawan, dan kita harapkan kejadian seperti itu nantinya tidak ada lagi khususnya di Sumatera Selatan ini,” tandas dia.
Hal yang sama dikatakan Ketua SMSI Sumsel Jon Heri ketika dihubungi Newshanter di tempat terpisah, Kito sangat mengecam perbuatan oknum itu. Karena wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik itu dilindungi oleh UU no 40 Tahun 1999. Dan peristiwa ini harus dilaporkan ke Dewan Pers dan Polisi selaku penegak hukum. Kami dri SMSI Sumsel berkordinasi dengan PWI Sumsel sebagai lembaga yang mewadahi dan melindungi wartawan.
“Saya berharap kepada media Online yang wartawannya mengalami peristiwa pengusiran itu segera mwmbuat laporan ke PWI Sumsel. Sehingga peristiwa ini segera ditindak lanjuti PWI. SMSI Sumsel akan mendampingi PWI Sumsel bersama media tersebut dan wartawannya untuk melaporkan oknum yg telah menghalang halangi tugas jurnalistik ke polisi,” tegasnya.
Seperti diberitakan Sumateranews, tindakan pelecehan dan intimidasi terhadap profesi jurnalistik ini bermula saat wartawan portal ini hendak mewawancai salah satu petugas pemeriksa dari BPK Provinsi Sumsel, usai mengucapkan salam dan memperkenalkan diri.
Namun saat hendak menanyakan seputar kegiatan Tim BPK Sumsel tersebut, tiba-tiba datang seorang pria sambil berlari dan meneriaki wartawan media tersebut.
“Oi kamu dari mano, nak ngapoi, sudah pegilah sano, kalu idak kamu dateng be ke kantor, kito selesaike be di kantor,” ujar pria yang belakangan diketahui bernama Iwn (inisial, red), dan mengaku sebagai Direktur perusahaan pelaksana pekerjaan peningkataan jalan Sudirman kota Prabumulih.
Tak sampai disitu, tindakan arogan pria yang saat itu menggenakan topi berwarna cream dan memakai baju kemeja hitam tangan panjang dan celana jeans hitam ini terus berlanjut. Dirinya tak hanya mengusir wartawan media portal ini juga menyuruh petugas BPK Provinsi Sumsel dan Dinas PU Prabumulih pergi meninggalkan lokasi.
“Sudah pegi, bubar galo,” bentak Iwn.
Mendapati tindakan itu, spontan petugas BPK Sumsel dan Dinas PU Kota Prabumulih langsung pergi menjauh meninggalkan wartawan media ini, diduga karena takut tindakan Iwn semakin jauh dan nekat.
Sementara dari informasi yang diterima, kedatangan tim BPK dari Provinsi Sumsel didampingi petugas Dinas PU kota Prabumulih ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan dengan menggunakan Hotmix (aspal) dijalan Jendral Sudirman yang didanai dari anggaran Bantuan Gubernur (Bangub) Sumsel tahun 2019 senilai dua puluh miliar lebih.(tim)
