Palembang.Newshanter.com- Dari 17 kabupaten/ kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan, ternyata belum ada satupun laporan masuk terkait batas wilayah yang saat ini menjadi agenda Komisi 1 DPRD Sumsel.
“Komisi I DPRD Sumsel menghimbau kepada seluruh kabupaten/ kota agar dapat menyelesaikan masalah tapal batas masing-masing wilayahnya secara arif dan bijaksana sehingga masing-masing wilayah tidak terlalu dirugikan antara kedua belah pihak jika terjadi kekeliruan masalah batas wilayah ini,” terang Anwar Hasan anggota Komisi 1 DPRD Sumsel, Senin (01/06/2015).
Kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel, politisi Partai Golkar menegaskan dalam penyelesaian masalah tapal batas jangan sampai terjadi konflik sosial yang lebih jauh.
Menurutnya, Sumsel harus tetap kondusif dan pembangunan bisa mencapai target sehingga jika ada investor yang mau berinvestasi tidak merasa khawatir dengan keadaan wilayahnya.
“Seperti masalah Kabupaten Muara Enim kemarin saat kunker kemarin masalah batasnya dengan Kabupaten Banyuasin. Kemudian Kabupaten Lahat dengan PALI semuanya belum selesai. Dari itu kami masih menunggu data dari seluruh kabupaten kota,” harapnya.
Berbeda dengan Pemprov Sumsel, ternyata kepala daerah lebih suka melaporkan masalah tapal batas ini ke Gubernur Alex Noerdin langsung.
Salah satu yang telah diputuskan adalah batas Tegal Binangun yang diputuskan Gubernur Alex Noerdin beberapa waktu lalu menjadi bagian dari Kabupaten Banyuasin meski sempat ditolak warga yang ingin masuk ke Kota Palembang.
Keputusan Gubernur ini sendiri disambut baik Walikota Palembang Harnojoyo dan Bupati Yan Anton Ferdian karena rencananya kawasan Tegal Binangun akan masuk Palembang sebelum pelaksanaan Asian Games 2018 mendatang.(Alfa)
