Bukittinggi, newshanter.com – Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Fraksi PKS, Apt. Linda Wardiyanti, S.Farm, menggelar Reses Perorangan Masa Sidang III Tahun 2025/2026 di RT 07/RW 02, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Kamis (6/8/2026).
Kegiatan tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait kebutuhan lingkungan, sosial, budaya, hingga pendidikan.
Reses dihadiri Sekretaris Camat MKS, unsur Bundo Kanduang, Ninik Mamak, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, serta warga Kelurahan Kubu Gulai Bancah.
Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah usulan mengemuka. Gustini dari Luak Anyia mengusulkan bantuan seperangkat alat rebana guna mendukung kegiatan seni dan keagamaan masyarakat. Menanggapi hal itu, Linda menyatakan usulan tersebut akan diupayakan masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD pada tahun anggaran mendatang.
“Insya Allah usulan ini akan kita masukkan dalam Pokir tahun depan. Realisasinya tentu mengikuti mekanisme anggaran, namun mudah-mudahan ada solusi lain yang bisa diupayakan lebih cepat,” ujar Linda.
Usulan lain datang dari Ernawati yang meminta pembangunan sumur bor di wilayah Kubu Ateh untuk menambah pasokan air bersih bagi masyarakat. Linda menyebut kebutuhan air bersih menjadi salah satu prioritas yang akan diperjuangkannya melalui jalur Pokir.
Sementara itu, Bundo Kanduang Kelurahan Kubu Gulai Bancah mengusulkan pemasangan baliho berisi filosofi adat “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”.
Usulan tersebut dinilai penting mengingat banyak mahasiswa pendatang yang tinggal di rumah kos di wilayah tersebut.
Linda menyambut baik gagasan tersebut dan menilai pelestarian nilai-nilai adat merupakan tanggung jawab bersama.
“Pemasangan baliho tentang etika, adab berpakaian, dan nilai-nilai ABS-SBK merupakan tanggung jawab kita bersama. Bundo Kanduang, Ninik Mamak, pemerintah, dan masyarakat harus bersama-sama menjaga marwah budaya Minangkabau,” katanya.
Selain persoalan budaya, warga juga menyoroti kondisi drainase yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Linda memastikan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) serta mengawal proses penanganannya.
Pada sesi dialog berikutnya, Tira, warga RT 07, mempertanyakan perubahan data desil yang berdampak pada penerimaan bantuan sosial masyarakat.
Ia berharap adanya sosialisasi yang lebih jelas dari Dinas Sosial.
Menanggapi hal itu, Linda menjelaskan bahwa penetapan desil merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun DPRD akan mendorong Dinas Sosial untuk terus melakukan pemutakhiran data agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Aspirasi juga datang dari Eti dari MDTA Tahsin Nurul Wathan yang mengajukan bantuan sound system dan seragam bagi sekitar 20 peserta didik. Seluruh usulan tersebut, menurut Linda, telah dicatat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Masukan kritis disampaikan oleh Inyiak Mantari Sutan yang mempertanyakan efektivitas kunjungan kerja anggota dewan ke luar daerah, khususnya terkait inovasi pengolahan sampah yang belum terlihat penerapannya di Bukittinggi.
Ia juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
Linda menyatakan mendukung apabila Kelurahan Kubu Gulai Bancah dijadikan pilot project pengolahan sampah berbasis masyarakat dengan melibatkan pemuda setempat.
“Saya sangat mendukung apabila Kubu Gulai Bancah menjadi pilot project pengolahan sampah. Potensi ini bisa sekaligus membuka lapangan kerja bagi pemuda. Tentu perlu duduk bersama seluruh unsur terkait agar konsepnya matang dan dapat direalisasikan dengan baik,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wati mengeluhkan masih adanya pembayaran yang dibebankan kepada orang tua siswa di sekolah. Linda mengaku prihatin apabila masih terdapat iuran yang membebani masyarakat dan menilai persoalan tersebut perlu dikomunikasikan secara terbuka.
Ia juga menegaskan akan membawa persoalan daya tampung sekolah ke dalam forum rapat koordinasi bersama pemerintah daerah agar setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan.
Menutup kegiatan, Linda menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kota Bukittinggi.
“Reses bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi komitmen kami untuk mendengar langsung suara masyarakat. Seluruh aspirasi yang masuk hari ini telah kami tampung dan akan kami kawal sesuai kewenangan agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin kuat sehingga berbagai persoalan warga dapat diselesaikan secara bertahap melalui sinergi antara DPRD Kota Bukittinggi, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.(A/M)
