Palembang, newshanter.com – Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) solid jaga pemerataan pembangunan di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Kinerja penyaluran TKD Sumsel per Agustus tahun 2023 telah mencapai 55,56 persen dari pagu anggaran (telah tersalur sebesar Rp 16,19 Triliun).
Meskipun angka tersebut sedikit menurun apabila dibandingkan periode sebelumnya sebesar -0,78 persen, dimana pada periode yang sama tahun lalu TKD tersalurkan sebesar 16,32 Triliun, kinerja TKD di Sumsel selama tahun 2023 terjaga dan terus memberikan dampak yang positif, demikian diutarakan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana.
Dikatakan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana, transfer ke daerah atau TKD, adalah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara, yang kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
“TKD mendukung pendanaan penyelenggaraan urusan daerah untuk pembangunan sarana prasarana dan operasionalisasi layanan publik di daerah, antara lain pembangunan infrastruktur dan dukungan operasional di bidang Pendidikan, kesehatan, irigasi, air minum, pertanian, transportasi, pariwisata, pengembangan perekonomian, lingkungan hidup, dan pembangunan desa,” ujarnya.
Kemudian, TKD di Provinsi Sumsel terdiri dari tujuh jenis yang masing-masing memiliki realisasi sampai dengan Agustus 2023 dan pemanfaatan yang berbeda. Untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil serta daerah non-penghasil, terdapat Dana Bagi Hasil (DBH) yang untuk wilayah Sumsel terlah terealisasikan sebesar 45,78 persen dari pagu anggaran (Rp 3.958,6 Miliyar).
“Pada sisi lain, ada Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan pengalokasian dana yang ditujukan kepada daerah selaku daerah Otonom dengan pembagian persentase per tingkat kewilayahan. Sampai dengan Agustus DAU Sumsel telah terealisasi 63,69 persen (Rp 7.723,7 Miliyar),” ungkapnya.
Dilanjutkannya, sementara untuk pengalokasian dana yang bersifat prioritas nasional di daerah ada Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk pembangunan yang bersifat fisik melalui DAK Fisik yang telah terealisasi 34,88 persen (Rp 547,1 Miliyar), dan pembangunan non-fisik melalui DAK Non Fisik yang terealisasi 51,96 persen (Rp 2.164 Miliyar). Untuk lebih jauh memeratakan pembangunan mulai dari Desa, ada alokasi Dana Desa yang ditujukan untuk seluruh Desa yang ada di Indonesia.
“Pemanfaatan Desa ini dilakukan secara musyawarah melalui musrenbang Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk Desa di Sumsel terlah terealisasi 68,41 persen (Rp1.707,9 Miliyar),” katanya.
Masih dilanjutkannya, prestasi Pemda dalam pelaksanaan APBN di daerahnya untuk pembangunan diapresiasi melalui bagian TKD dalam bentuk Insentif Fiskal yang pada periode ini disampaikan atas apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) lingkup Sumsel dalam pengendalian inflasi. Dana Insentif Fiskal ini telah berhasil dimanfaatkan lebih lanjut untuk program-program pengendalian inflasi di Sumsel sebesar 79,5 persen (Rp 42,25 Miliyar).
“TKD merupakan dana yang bersumber dari APBN, namun pemanfaatannya membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari Pemda terkait melalui pemenuhan dokumen-dokumen dan persyaratan administratif untuk menjaga penyaluran tetap transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Masih disampaikannya, dengan kerjasama yang baik antara Kementerian Keuangan dan Pemda Sumsel diharapkan ketepatan waktu realisasi penyaluran TKD dapat semakin baik dan tersalur 100 persen sehingga dapat semakin dirasakan masyarakat.
“Alokasi TKD wilayah Sumsel tetap diprioritaskan untuk menjaga pemerataan pembangunan seluruh wilayah Sumsel dan menghilangkan ketimpangan-ketimpangan antar wilayah,” imbuhnya.(ton)
