BUkittinggi, News Hanter.Com-Wali Kota Bukittinggi Erman Safar mengatakan Pemenrintah Bukittinggi telah memprioritaskan perencanaan penganggaran untuk kepentingan masyarakat secara nyata, sehingga sudah sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, Hal unutk menjawab penekanan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo kepada kepala pemerintah daerah di Indonesia yang dinilai memiliki perencanaan penganggaran yang kurang tepat dalam sejumlah program di daerah, Rabu ( 21/06/23)
Walikota Bukittinggi mengatakan, Kritik dan keluhan Bapak Presiden menjadi ultimatum bagi seluruh pemangku jabatan, dan Alhamdulillah Pemkot Bukittinggi sejalan dengan arahan selalu menomorsatukan kepentingan rakyat dengan kerja nyata tanpa banyak rapat,dan Kota Bukittinggi sudah sesuai dengan penekanan Presiden tentang memprioritaskan anggaran perlindungan sosial dan mengatasi kemiskinan.
“kita telah terlebih dahulu meprioritaskan kepentingan Masyrakat Bukittinggi Tabungan Utsman, terutama bagi permodalan pedagang kecil, perlindungan kesehatan gratis, bantuan bagi guru honor, linmas, guru mengaji, penyelenggara jenazah dan lainnya, semua program kesejahteraan itu telah kami lakukan di Bukittinggi,” Ungkap Erman Safar
Ia juga mengatakan hasil dari bergerak dan berjalannya pemerintah Kota Bukittinggi di jalur yang tepat mulai dipanen, selama tahun 2022, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp127 miliar, angka PAD itu tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dan Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dicapai realisasi sebesar Rp130 miliar atau 95,99 persen.
“Di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di 2022 yang dianggarkan sebesar Rp 714 miliar terealisasi sebesar Rp 698 miliar atau mencapai 97,79 persen dari target yang telah ditetapkan, AD yang terealisasi itu, terdiri dari Pajak Daerah pada tahun 2022 dapat direalisasikan adalah sebesar Rp49 miliar dari target Rp50 miliar atau 98,61 persen,” kata Wako.
Di sisi ekonomi, data BPS menunjukkan angka yang luar biasa, pendapatan per kapita warga Bukittinggi mencapai Rp74,24 juta per tahun dan paling tinggi di Sumbar, Pemerintah Kota tahun 2022 juga berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka secara drastis, menjadi 4,9 persen, tidak hanya program riil dan nyata yang telah dirasakan warga kota sejak 2022, sikap terbuka dan respon cepat pimpinan dan aparatur pemerintah juga semakin terbukti positifnya.
“Sebelumnya warga merasa pesimis kalau masalah mereka tidak akan dibantu oleh pemerintah, sekarang situasi berbeda, masyarakat semakin terbuka menyampaikan masalah yang dihadapi, warga juga datang langsung untuk menceritakan masalah mereka,” kata dia.
Erman mengatakan dirinya tidak ingin duduk berlama-lama di ruangan, waktu lebih banyak dihabiskan dengan berkeliling dengan sepeda motor bahkan pada malam hari.
“Penting berkomunikasi, mendengar langsung suara pedagang kaki lima, sopir angkutan dan seluruh warga lain dengan banyak ragam profesi, kami ingin mendengar suara asli rakyat dan bukan hanya laporan di atas kertas, dalam bahasan rapat pun, budaya diskusi dalam rapat internal menjadi hidup dengan program-program yang sama dipikirkan, dirancang dan dijalankan., dan Apapun yang direncanakan dianalisis, apakah program itu bisa dijalankan, apakah boleh secara aturan formal, sosial dan budaya, luar biasa,” katanya.
Wako mengevaluasi suasana kerja Pemkot Bukittinggi yang berjalan begitu bergairah, semua pegawai di setiap bidang sibuk bekerja dan bergerak dinamis.
“Faktor eksternal seperti percakapan masyarakat di media atau kelompok yang berbeda pandangan politik, dijadikan bumbu penyemangat kerja sebab percakapan warga kota di media sosial meski nadanya minor, keras atau tak masuk akal sehat, tetap perlu, itulah tanda adanya kehidupan, suatu kota yang sepi dari percakapan, itu ibarat suasana di sebuah kawasan pemakaman luas, mencekam dan menciutkan nyali,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 pada Rabu, 14 Juni 2023 di Jakarta menekankan pentingnya pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara produktif untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah, di sini lah pentingnya peran pengawasan, peran pengawasan sangat penting, kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai betul ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu,” ujar Presiden.( A/M)
